Soal Pos Damkar di Sofifi, Komisi III Sarankan Pemkot Tikep Duduk Bersama Pemprov Malut

- Editor

Rabu, 11 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPRD Tikep Malik Muhammad

Ketua Komisi III DPRD Tikep Malik Muhammad

Tidore, Maluku Utara- Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Malik Muhammad, angkat bicara mengenai tak ada unit Pemadam Kebakaran (Damkar) yang disediakan Pemkot Tikep di Kecamatan Oba Utara yang menjadi aktivitas Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurut Malik, Pos Unit Damkar di Sofifi perlu dibangun untuk mengantisipasi kebakaran yang melanda area ibu kota provinsi dan tiga kecamatan lainnya di daratan Oba. Apalagi saat ini pusat aktivitas Pemprov Malut itu kian hari semakin padat. Dengan kepadatan ini tentu potensi kebakaran juga semakin besar.

BACA JUGA  Dikawal Ribuan Pendukung, Anak Mantan Bupati Haltim dan Pasangannya Daftar ke KPU

“Tidak adanya pos damkar ini tidak bisa di tangguhkan karena Sofifi adalah bagian dari Kota Tidore Kepulauan,” ujar Malik, Rabu (11/1/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kata Malik, dengan keterbatasan fiskal yang ada, Pemkot Tikep perlu membicarakan hal ini dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, agar Pos Damkar di Sofifi bisa dibangun. Hal ini lanjut Malik, juga demi kepentingan seluruh pihak.

BACA JUGA  Diduga Telantarkan Anak, Oknum Polisi Dilaporkan ke Polres Halsel

“Tinggal bagaimana duduk bersama dengan pemerintah provinsi biar kita atur secara bersama. Karena kita Tikep mengalami keterbatasan fiskal, mungkin pemerintah provinsi bisa bantu,” tandas politisi NasDem itu. (YH-2)

Berita Terkait

5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak
Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK
Rakor Pengelolaan BOS dan Sosialisasi BOSDA Tahun 2025, Gubernur Sherly Tegaskan Ini
Aktivitas Meningkat Jelang Lebaran, Syahbandar Morotai : Kapal Bisa Operasi atau Tidak Tergantung BMKG
Komisi I DPRD Malut Dukung Gubernur Sherly Rombak Kabinet, Tapi dengan Syarat Ini
THR PPPK tak Sesuai Gaji Pokok, Begini Penjelasan Pemda Halmahera Selatan
Jelang Idul Fitri, Aktivitas Penumpang dan Kendaraan di Pelabuhan Feri Daruba Meningkat
Perkara Utang yang Seret Nama Walikota Ternate Dicabut, Pengacara Penggugat Ingatkan Ini 
Berita ini 308 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 23 Maret 2025 - 01:05 WIT

5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak

Minggu, 23 Maret 2025 - 00:31 WIT

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Sabtu, 22 Maret 2025 - 21:38 WIT

Rakor Pengelolaan BOS dan Sosialisasi BOSDA Tahun 2025, Gubernur Sherly Tegaskan Ini

Sabtu, 22 Maret 2025 - 21:08 WIT

Aktivitas Meningkat Jelang Lebaran, Syahbandar Morotai : Kapal Bisa Operasi atau Tidak Tergantung BMKG

Sabtu, 22 Maret 2025 - 20:53 WIT

Komisi I DPRD Malut Dukung Gubernur Sherly Rombak Kabinet, Tapi dengan Syarat Ini

Berita Terbaru

Praktisi Hukum, Sarwin Hi. Hakim

Headline

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Minggu, 23 Mar 2025 - 00:31 WIT

error: Konten diproteksi !!