Sofifi, Maluku Utara- Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut) tahun 2023, menghapus beasiswa untuk mahasiswa yang melanjutkan program studi S2. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Malut Samsuddin A Kadir, pada saat di temui haliyora.id di halaman kantor Gubernur Malut, Gosale Puncak, Rabu (14/12/2022).
Menurut Samsuddin, keseriusan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba terkait penyediaan anggaran Rp 100 miliar untuk pendidikan sebagaimana dituangkan dalam visi-misi, memang diakui untuk menyalamatkan banyak perguruan tinggi yang kekurangan klasifikasi tingkat pendidikan yang tinggi seperti doktor, termasuk kampus yang agreditasnya rendah.
“Saat itu program awal gubernur sudah benar – benar terpenuhi. Hanya saja yang jadi permasalahan adalah pendidikan tinggi bukanlah kewenangan pemerintah daerah lagi, tapi merupakan kewenangan pemerintah pusat, makanya memang boleh cuma kita diwajibkan menyelesaikan dulu kewenangan kita,” kata Samsudin A. Kadir.
Ia menjelaskan, kewajiban untuk menyelesaikan kewenangan pemerintah yang dimaksudkan disini yaitu urusan wajib seperti tanggungjawab sekolah tingkat SMA/SMK yang sudah merupakan kewenangan pemerintah provinsi, tidak seperti sebelumnya-sebelumnya yakni dibawah kendali pemerintah kabupaten/kota.
“Kewajiban kita adalah terkait dengan sekolah SMA/SMK, ini juga sebenarnya masih banyak kekurangan, semua orang tahu itu. Sehingga orang bilang sempurnakan dulu yang wajib baru yang sunat, jadi SMA/SMK merupakan kewajiban kita,” terangnya.
Contoh lain yang merupakan urusan wajib Pemprov, lanjut Samsuddin, seperti gaji tenaga guru honorer daerah maupun guru PPPK yang juga menjadi beban pemerintah.
“Misalnya Pemprov membiayai yang bukan kewajiban maka tentu ditolak oleh Kemendagri. Yang jelas ada, jadi bukan karena membantu pendidikan tapi membantu orang yang kekurangan, sementara ini untuk beasiswa S2 belum ada,” tutup Sekda. (Sam-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!