Morotai, Maluku Utara- Kepala Desa Bere-Bere, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Helmi Muhammad, membantah pihaknya melakukan pemotongan upah tukang/buru bangunan untuk penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Yang mereka potong upah tukang itu bukan dari aparat desa. Tapi dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), bukan dari aparat desa, itu yang seharusnya dimuat di berita. Namun, nanti sekarang baru orang-orang yang di KSM itu ketika saya terpilih sebagai Kades baru mereka masuk di aparat desa,” kata Helmi kepada Haliyora, Sabtu (24/9/2022).
Helmi menjelaskan, sebelum adanya pemotongan upah tersebut, dirinya telah mengadakan pertemuan dengan pihak KSM Bere-Bere maupun penerima bantuan untuk membicarakan masalah pemotongan upah kerja tukang. Adapun dari pihak KSM menyampaikan bahwa sejak dibentuk, KSM tidak mempunyai anggaran operasional sendiri terutama stimulan dari Dinas Perkim Pemkab Pulau Morotai. Diketahui, KSM adalah organisasi keswadayaan masyarakat bentukan Dinas Perkim di tiap-tiap desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sehingga di dalam rapat itu saya tanya ke penerima bantuan, bisakah memberikan sedikit pengertian kepada mereka ataukah bagaimana, itu yang saya tanyakan kepada penerima RTLH. Lalu dari penerima sendiri menyampaikan bahwa bisa,” katanya.
Tak sampai di situ, Helmi juga menanyakan keikhlasan penerima bantuan soal pemotongan upah tersebut. Hal ini menurutnya penting ditanyakan jangan sampai di kemudian hari timbul masalah.
“Tapi dari penerima sendiri juga sepakat bahwa mereka akan memberikan uang kepada KSM karena sudah membantu mereka punya pengurusan bantuan RTLH itu. Itu yang penerima sampaikan ketika di rapat bersama dengan KSM,” tukasnya.
Adapun di dalam rapat itu sudah disepakati dan pemberian sejumlah uang dari penerima bantuan ke pengurus KSM bervariasi tergantung si penerima.
“Makanya, dengan informasi yang sudah terpublis di media ini, saya panggil pengurus KSM maupun dari penerima bantuan RTLH untuk membicarakan lagi sesuai dengan kesepakatan awal, karena jangan sampai masalah ini berkepanjangan,” tandasnya.
Sementara itu, Mawardi, salah seorang pengurus KSM Desa Bere-Bere mengakui awalnya KSM sepakat tidak memotong upah tenaga tukang untuk program RTLH. Hanya saja karena rentang kendali antara Bere-Bere dan Daruba terbilang jauh sehingga untuk mengurus keperluan menyangkut dengan RTLH tentu membutuhkan anggaran yang tak sedikit.
Menurut Mawardi, mengenai pemotongan upah ini, sebenarnya sudah ada kesepakatan antara pihak penerima dengan pihak KSM.
“Jadi harus saling mengerti karena KSM tidak ada punya anggaran operasional, ini persoalan rentang kendali yang jauh, sehingga membutuhkan biaya, karena harus nginap dan urus adminitrasi juga, jadi harus membutuhkan biaya, dari situlah sehingga kami minta tolong kepada pihak penerima bahwa kami sebagai KSM tidak ada anggaran, makanya kami buat kesepakatan itu. Di saat kami minta potongan itu mereka yang bersedia sekitar 31 orang penerima RTLH itu, dan itu mereka sudah sepakat,” terangnya.
Di lain sisi, Mawardi menilai pemberitaan sebelumnya soal pemotongan upah tenaga tukang di media ini pada Kamis 22 September terkesan menyudutkan pihaknya karena tanpa dimintai klarifikasi terlebih dahulu. Sebab hal ini juga menyangkut nama baik pihak KSM Bere-Bere.
Dia lantas menuding balik ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan pengurus KSM sehingga memberikan informasi yang tidak benar kepada wartawan.
“Kami akan adakan rapat untuk meminta klarifikasi para penerima bantuan, karena ada orang yang merasa tidak suka sehingga mereka sengaja memberikan informasi yang salah, sehingga kami merasa tidak nyaman,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Pulau Morotai Marwan Sidasi yang dihubungi melalui telpon dan WhatsApp belum memberikan tanggapan apa-apa hingga berita ini dipublis. (Tir-2)
