Ternate, Maluku Utara- Anggota Komisi III DPD Kota Ternate pada Rabu (30/03/2022), melakukan reses di Kecamatan Pulau Moti.
Dalam reses tersebut para wakil rakyat mendapatkan masukan atau aspirasi warga. Salah satu warga yang juga kepala sekolah mengeluhkan kekurangan guru di Kecamatan Moti.
Ia menilai Pemkot seakan mengabaikan masalah pendidikan di kecamatan terluar, salah satunya di Kecamatan Moti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di sekolah kami saja masih kekurangan guru kelas dan guru mata pelajaran seperti guru Agama Islam. Kami butuh distribusi guru ASN atau guru PTT ke Moti. Selama ini Pemerintah Kota Ternate terkesan mengabaikan pendidikan di Kecamatan Pulau Moti. Dinas Pendidikan terkesan malas tahu tentang kekurangan tenaga pendidik,” ungkap Kepsek yang tidak menyebutkan namanya juga nama sekolahnya itu saat mengikuti pertemuan dengan wakil rakyat yang dipusatkan di Moti Kota, Ibu Kota Kecamatan Pulau Moti.
Ia juga menyampaikan bahwa guru honor lepas baik guru mata pelajaran maupun guru kelas yang diangkat kepala sekolah tidak bisa digaji melalui dana BOS.
“Karena itu, kami berharap agar Dinas Pendidikan mendistribusikan guru PTT yang dibutuhkan meski PTT tahun 2023 akan dihapuskan pemerintah pusat, tapi kami mohon ada pengecualian bagi daerah yang kekurangan guru,” harapnya.
Bukan hanya masalah kekurangan guru yang dikeluhkan, Kepsek itu juga menilai Pemkot lebih sibuk melakukan bongkar pasang guru dan kepala sekolah daripada mutu pendidikan.
”Fasilitas pendidikan seperti rumah guru juga tidak diperhatikan lagi. Mereka tidak pusing lagi dengan nasib peserta didik. Mereka lebih sibuk dengan bongkar pasang guru dan asesmen Kepsek daripada memikirkan mutu pendidikan dan anak bangsa di Kecamatan Pulau terluar,” ujarnya.
Menanggapi keluhan warga tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Junaidi A. Bahrudin mengakui masalah pendidikan di Kecamatan Pulau Moti bukan baru pertama kali dikeluhkan warga.
”Aspirasi warga Moti mengenai pembangunan dan masalah kekurangan tenaga pengajar saat kami turun reses ataupun kunjungan kerja bukan baru kali ini disampaikan,” ungkapnya.
Komisi III sendiri, sambung Junaidi, sudah tindaklanjuti aspirasi masyarakat Moti ke pemerintah melalui Dinas Pendidikan tentang kekurangan guru, namun dari tahun ke tahun masalah kekurangan guru itu tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.
“Ini kan soal political will atau dukungan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Memang ini butuh konsentrasi untuk menuntaskan semua aspirasi masyarakat Moti,” ujarnya.
Meski begitu, menurut Junaidi, pemerataan guru di semua wilayah Kota Ternate harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Tidak hanya sekedar melakukan roling dan mutasi guru dan Kepsek, tetapi kebutuhan sekolah juga sangat penting diperhatikan supaya kualitas pendidikan merata di semua sekolah dalam wilayah Kota Ternate, tidak hanya di kecamatan dalam pulau Ternate saja.
“Ini warning bagi Dinas Pendidikan. Komisi III akan memantau terus pola distribusi guru yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi guru di kecamatan, terutama di Kecamatan Moti dan di kecamatan pulau terluar lainnya. Komisi III akan bahas secara khusus dengan Disdik,” pungkasnya. (Wan-1)
