Polemik 13 IUP, Ketua Deprov Malut Mendadak ‘Bisu’, Komisi III Diapresiasi

Sofifi, Maluku Utara- Polemik perkembangan terkini 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menyita perhatian publik akhir-akhir ini sepertinya tidak ditenggapi serius oleh pimpinan DPRD Malut.

Ketua DPRD Malut maupun tiga wakil ketua lainnya belum pernah menjelaskan ke publik tentang 13 IUP itu. Padahal Komisi III DPRD Malut sudah mlakukan investigasi dan ternayata 13 IUP itu diduga ada yang bodong.

Ketua DPRD Malut Kuntu Daud yang biasanya berkoar-koar saat dihubungi wartawan mendadak bisu ketika dikonfirmasi terkait dengan isu 13 IUP.

Akademisi Unversitas Muhammadyah Maluku Utara Dr. Saiful Totona menghimbau kepada mayarakat untuk meminta pertanggungjawaban kepada pimpinan DPRD, karena fungsi dewan bukan hanya penganggaran, tetapi juga mengakselarasi kepentingan masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah (eksekutif).

BACA JUGA  Polemik Tagihan Biaya Rusun RSUD Soekarno di Morotai 'Melebar'

“Polemik masalah 13 IUP yang sangat krusial ini Ketua DPRD seolah-olah menutup mata, ini sangat berbahaya karena tidak pernah bicara,” jelas Saiful, pada saat dihubungi Haliyora lewat saluran telpon, Rabu (2/3/2022).

Menurut Saiful, jika pimpinan DPRD bersikap seperti itu maka rakyat tidak berharap banyak kepentingannya bisa diperjuangkan wakilnya di parlemen. “Sehingga saya secara pribadi dan mewakili masyarakat bisa berkesimpulan bahwa Ketua DPRD tidak memiliki itikad baik untuk melindungi alam di wilayah Halmahera,” ujar Saiful.

BACA JUGA  Pejabat Taliabu Rame-rame ke Jakarta, Muammil : Tak Perlu Boyong Semua Hanya untuk Diskusi Keuangan

Meski demikian, Saiful mengapresiasi Komisi III yang terlihat sangat aktif berupaya membongkar masalah terkait 13 IUP itu.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Komisi lll, sehingga bisa membongkar masalah tersebut, semoga proses investigasi bisa berjalan dengan baik agar kita bisa melihat titik kesalahannya,” imbuh Saiful.

Sebagaimana diketahui, terkait dengan 13 IUP yang dipolemikkan, Ketua Komisi III DPRD Malut Zulkifli Umar menyatakan bahwa Dinas ESDM tidak memiliki data 13 IUP tersebut. Hal ini juga diakui oleh Kadis ESDM Hasyim Daeng Barang saat dikonfirmasi haliyora beberapa waktu lalu. (Sam-1)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah