Tidore, Maluku Utara- Kepala Bidang Fasilitasi Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perindangkop Tidore Kepulauan Andi Kirana, SE, mengatakan, kenaikan harga minyak goreng saat ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi gejolak pasar global.
Penyebabnya adalah pasokan minyak nabati (kelapa sawit) dari negara penghasil kelapa sawit menurun hampir di semua negara,” jelas Andi Kirana, Selasa (01/02/2022).
Untuk Indonesia, harga minyak goreng sawit ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit dalam empat kategori, yaitu Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp 13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.
“Pendistribusian minyak goreng satu harga ini dilakukan oleh distributor/penyalur minyak goreng resmi yang ditunjuk oleh Kemendag RI,” terangnya.
Di Provinsi Maluku Utara (termasuk Kota Tidore Kepulauan), sambung Kirana, dilayani oleh dua distributor, yakni PT. Harta Haya Damai beralamat di Kelurahan Muhajirin Ternate dengan pasokan 6 ton, dan PT. Johenly Inti Perkasa beralamat di Bitung, juga dengan pasokan 6 ton.
“Kami sempat protes via wa grup yg beranggotakan seluruh perwakilan Dinas Perindag se-Indonesia dan beberapa direktur di Dirjen PDN Kemendag terkait jumlah pasokan dan distributornya, karena distributornya ada di Kota Ternate dan Bitung yang jangkauannya cukup jauh, dan pasti ongkosnya besar. Untuk wilayah terdekat seperti Ternate saja per trip itu sebesar Rp 80. 000, sedangkan dari Bitung Rp 1,5 juta. Masa cuma mau beli minyak goreng yg dijatahi per org 1 liter Rp 14.000 harus tempuh jarak yang jauh dengan ongkos transportasi yg tinggi ? Kebijakan pemerintah pusat ini menurut kami tidak rasional, maka kami sempat protes,” ujarnya.
Menurut Kirana, idealnya distributor yang ditunjuk itu ada di masing-masing daerah. “Di Tidore ini kan belum ada Asosiasi Pedagang Retail Indonesia (APRINDO), tidak ada swalayan semacam Indomaret, Alfa dll sbg bagian dari distributor minyak goreng kelapa sawit, sedangkan Kota Ternate bertebaran swalayan/retail modern dan sejenis yang terhimpun dalam APRINDO. Kenapa distributor resmi yang ditunjuk Kemendag tidak langsung berdomisili di tiap-tiap daerah di Maluku Utara saja ? Pemerintah pusat seharusnya tidak menyamakan kondisi wilayah di pulau Jawa dengan di daerah lain,” ujarnya.
Kirana menambahkan, sesuai daftar distributor resmi yang ditunjuk Kemendag RI sebanyak 1.467 distributor di Indonesia. Dan distributor yang terdekat dengan wilayah Maluku Utara hanya dijatahi 12 ton. Jumlah itu untuk memenuhi kebutuhan Kota Ternate saja tidak cukup, apalagi mau layani 10 kabupaten/kota ?
Saat ini, lanjut Kirana, harga minyak goreng di Tidore Rp 20.000 per liter untuk minyak goreng curah, Rp 22.000 per liter untuk minyak goreng kemasan pouch, dan Rp 24.000 per liter untuk minyak goreng kemasan botol. “Dan kami tidak bisa intervensi harga pasar, karena sesuai Permendag No 6/2022 akan mematikan usaha para pedagang/retailer di Kota Tidore Kepulauan, sebab mereka juga tetapkan harga mengikuti harga normal dari pabrik bukan harga subsidi pemerintah pusat,” ungkapnya.
Meski demikian, Kirana menyebut stok minyak goreng di Tidore surplus dan sangat aman.
“Saat ini pasokan minyak goreng di Kota Tidore menggunakan kapal tol laut, yakni untuk voyage 1 pada 13 Januari 2022 sebanyak 60,7 ton, dan voyage 2 pada 22 Februari sebanyak 45,6 ton. Sementara sesuai data BPS Tikep, tingkat konsumsi minyak goreng di Tikep per bulan sebanyak 121,6 ton. Jadi dapat disimpulkan bahwa stok minyak goreng di Tidore surplus dan sangat aman,” pungkasnya. (Unu-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!