Sofifi, Maluku Utara- Puluhan Guru Honorer SMA dan SMK sederajat kembali melakukan aksi unjuk rasa, di depan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Malut, Selasa (11/1/2022).
Aksi ini meminta kejelasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara membayar gaji guru honor daerah (Honda), yang sebelumnya dijanjikan oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba akan direalisasi bulan ini.
Janji gubernur dua periode itu, kata massa aksi ini, sampai sekarang belum juga dipastikan. Karena itu, mereka mendatangi Pemprov dan DPRD Provinsi untuk menagih janji tersebut.
“Pak Gubernur pernah menyampaikan, kalau dia tidak mau kenyang selagi para guru honda kelaparan, tapi faktanya gubernur terus kenyang dan guru honda tetap kelaparan,” ucap Iwan, salah satu orator yang menyampaikan aksinya di depan Kantor Gubernur, Selasa pagi.
Para guru honorer daerah ini, lanjut Iwan, meminta kepastian pembayaran gaji guru honda yang sudah tertunggak selama 8 bulan. Juga tunggakan ini telah dijanjikan oleh gubernur.
“Sehingga kami meminta kepastian Pak Gubernur, kapan bayar gaji guru honda. Apabila gaji guru honda belum dibayar maka kami siap mogok di 10 Kabupaten Kota,” lanjut Iwan.
Sekprov Malut Samsudin Abdul Kadir di hadapan massa aksi ini menjelaskan, apa yang disuarakan para guru honda tersebut sudah dibicarakan dengan DPRD Provinsi Malut.
“Mereka (DPRD) sudah setuju dan tetap dibayar. Akan tetapi saat ini pemerintah provinsi memiliki hutang yang cukup besar, karena pendemi Covid-19, sehingga kita mengalami defisit hampir Rp 200 miliar, akibatnya banyak anggaran yang harus dipotong oleh pemerintah pusat untuk beli obat, masker, dan kebutuhan kesehatan lainnya, (uga biaya karantina pasien positif Covid-19, sehingga itu yang menjadi masalah,” kata Samsuddin.
Ia menambahkan, selain pandemi, juga saat ini APBD Malut TA 2022 belum selesai dievaluasi oleh Kemendagri.
“Jadi uang itu tidak bisa dikasih begitu saja, harus ada Daftar Pengisian Anggaran (DPA), (nanti) sudah ada baru bisa dilakukan pengisian, dan saya tanya di keuangan siap, ternyata saat ini semua tidak bisa dilakukan pembayaran, kecuali anggaran gaji PNS. Dan mereka juga bilang bisa dilakukan pembayaran di luar gaji itu harus di atas 23 Januari,” kata dia.
Karena itu, Samsuddin berharap kepada para guru honda agar sedikit bersabar. “Karena Pak Gubernur sudah berjanji tetap akan kita bayar, sehingga 23 Januari baru kita lakukan proses dan sistem pemerintahan memang seperti itu,” tambahnya. (Sam-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!