Wakil Bupati Pulau Morotai Lantik Ratusan Penyetaraan Esolan IV

Morotai, Maluku Utara- Wakil Bupati Pulau Morotai, Asrun Padoma, pada Jum’at (31/12/2021), melantik 108 pejabat fungsional Eselon IV.

Pantauan Haliyora, pelantikan dilaksanankan di gedung Islamic Center, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan  mulai pukul 20.58 WIT

Acara Pelantikan tersebut juga dihadiri  Sekertaris Daerah Andrias Thomas, Kaban BKD Kalby Rasyid, Kadis DKP Syafrudin Manyila, Kabag Kesbangpol Lauhin Goraahe, Camat Morotai Selatan Darmin Djaguna, Kadis PTSP Rina Ishak, Kadispora Nardi Barakati, dan Kabag Protokol Hi. Abdul Karim.

Di pelantikan itu, Bupati melalui Wakil Bupati Asrun Padoma menyampaikan bahwa sejumlah capaian dari upaya reformasi birokrasi  mendapat pengakuan dari lembaga pembina Pemda, yakni Kementerian Dalam Negeri RI.

Disebutkan, belum lama Mendagri merilis Indeks Inovasi Daerah (IDD) se-Indonesia yang menempatkan Morotai sebagai Kabupaten dengan kategori daerah inovatif.

”Tentu ada daerah yang memperoleh predikat sangat Inovatif dan ada  yang kurang Inovatif, bahkan masih ada daerah yang tidak dapat dinilai, atau Disclaimer. Alhamdulillah Morotai masik kategori daerah invoatif,” ujarnya bangga.
 
Disebutkan, dalam penilaian IDD tersebut Kabupaten Pulau Morotai  memperoleh skor indeks 59.51, atau satu level diatas Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan terpaut sebelah tingkat di atas Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. “Ini menunjukan upaya kita dalan berinovasi menduduki posisi yang baik dibanding  daerah-daerah di pulau Jawa yang dauuan maju,” ungkap Wakil Bupati.

Sementara, lanjut Wabup, untuk wilayah perbatasan, Morotai masih yang terbaik  sejak 2017 sampai sekarang. “Capaian ini adalah buah tangan dari usaha kita bersama dalam merombak birokrasi atau merubah kebiasaan lama seperti yang sering saya tekankan,” imbuhnya.

Meski demikian, Wabup mengatakan ada satu hal yang belum maksimal dicapai oleh Pemda Morotai yakni  menjadikan birokrasi lebih dinamis dan professional.

Pada tataran yang lebih strategi, sambung Wabup, organisasi terkesan gemuk struktur tapi miskin fungsi. “Makanya, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi ingin dilakukan perombakan besar-besaran melalui lima agenda kerja kabinet Jokowi jilid II, salah satu diantaranya adalah penyederhanaan birokrasi untuk memangkas alur kerja yang panjang, hingga tersisa dua level esolinisasi. Dan implementasi kebijakan itu sekarang sedang berjalan di semua Kementerian Lembaga dan Pemda,” urai Wabup.

Adapun penyederahanaan birokrasi tersebut melalui tiga tahapan. ”Yakni Penyederhanaan Struktur organisasi, Penyetaraan Jabatan, dan Penyesuaian sistem kerja,” pungkasnya. (Tir-1)