Sofifi, Maluku Utara- Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov) Malut dibuat pusing oleh pemerintah pusat, karena sampai saat ini pinjaman dari anggaran PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) belum juga dicairkan. Padahal, menurut Sekprov Malut Samsudin A. Kadir, Pemprov sudah melangkapi semua dokumen pencairan yang diminta.
“Semua dokumen pencairan yang diminta sudah dipenuhi, namun sampai sekarang pinjaman kita belum juga dicairkan, jadi kita bingung, sehingga kami mengutus Kepala BPKAD ke Jakarta untuk mencari tau masalahnya apa,” ujar Samsudin, Senin (25/10/2021).
Akibat dana pinjaman ke SMI belum cair, sambung Samsudin, semua pekerjaan yang dibiayai oleh dana pinjaman tersebut mangkrak
“Semua pekerjaan proyek yang dibiayai oleh dana pinjaman SMI sekarang mangkrak karena dananya belum cair sehingga Pemprov tidak bisa membayar kepada kontraktor. Untung pihak ketiga berurusan langsung dengan Pemprov. Kita sampaikan ke kontraktor untuk tetap laksanakan pekerjaan, Pemprov pasti bayar, karena masuk hutang daerah. Alhamdulillah kontraktor juga mangarti jadi sementara tidak masalah,” ujarnya.
Meski demikian, Samsudin mengkhawatirkan kalau sampai tahun ini tidak terbayar, maka hutang daerah akan terbawa sampai tahun depan. ”Itu yang kita khawatirkan, karena pasti menambah beban hutang tahun depan, padahal tahun depan kan kita sudah mulai bayar hutang pinjaman atau cicil pengembalian pinjaman itu,” ucap mantan Kepala Bappeda itu. (Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!