APBD Pemkot Ternate 2022 Diproyeksi Devisit Melebihi Ketentuan

Ternate, Maluku Utara- Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Mubin A. Wahid mengatakan, pendapatan daerah pada APBD Tahun 2022 diperkirakan akan devisit sebesar Rp 150 miliar.

Kata Mubin, devisit pada APBD Tahun 2022 sebagaimana tergambar dalam KUA-PPAS diproyeksikan sebesar Rp 1,5 triliun, sementara belanja daerah diprediksi sebesar Rp 1.155 triliun.  

“Pendapatan APBD Tahun 2022 yang diproyeksikan dalam KUA-PPAS kan leih kecil dari perkiraan belanja daerah. Itu selisihnya sebesar Rp 150 miliar,” ungkap Mubin usai rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis, (14/10/2021).

Menurut Mubin, devisit sebesar Rp 150 miliar itu sudah melampaui ketentuan. Seharusnya devisit hanya sekitar 4,7 persen atau sekitar Rp 40 miliar saja sesuai kemampuan keuangan daerah.

BACA JUGA  Fraksi Demokrat Minta Gubernur dan DPRD Malut Surati Presiden

“Untuk itu, DPRD meminta Pemkot segera melakukan rasionalisasi belanja sehingga sedapat devisit atau minimal mendekati apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu tidak boleh melampaui 4,7 persen atau tidak lebih dari Rp 40 miliar,” ujarnya.

Dijelaskan, memang dalam hal pembiayaan, ada yang disebut penerimaan pembiayaan dan ada juga pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu pemerintah peroleh sebesar Rp 150 miliar, bersumber dari pinjaman daerah, tujuannya untuk menutupi devisit.

“Tapi, apakah harus devisit sebesar itu, karena kita tidak boleh melampaui 4,7 persen atau  melebihi dari 40 miliar, tapi kami juga belum yakin apa betul pemerintah melakukan pinjaman atau cuma sekedar mencantumkan. Kalau sekedar mencantumkan itu jangan, tetapi kalau memang benar pinjamann, lantas sejak kapan pmerintah melakukan pinjaman itu dan progresnya sejauh mana,” ujar Mubin mempertanyakan.

BACA JUGA  Sultan Tidore Soroti Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan

Ternyata, sambung Mubin, Pemkot baru berencana melakukan pinjaman ke PT. SMI, itupun baru rencana, belum  pasti terlelaisasi. “Untuk itu Pemkot harus merasionalisasi kembali belanja daerah, atau mencari jalan keluar untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja,” imbuhnya.

Karena belum ada kepastian, maka terkait pinjaman daerah belum disepakati dalam pembahasan. “Kita tunggu penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga proyeksi pendapatan dan belanja dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2022,” pungkasnya. (wan-1)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah