Kebijakan Dikbud Halsel Dikeluhkan Kepala Sekolah

Halsel, Maluku Utara- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Halmahera Selatan, memberlakukan Sistem Informasi Sekolah (Sipla) dalam membelanjakan dana Bos Afirmasi di 157 Sekolah di Halsel, baik SD maupun SMP.

Itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halsel, Safiun Radjulan, saat diwawancarai Haliyora di ruang kerjanya, Rabu, (15/9/2021).

Safiun menjelaskan, sebelumnya dana Bos Afirmasi kebutuhan sekolah itu dibelanjakan secara manual lewat kordinator setiap wilayah. Namun mulai sekarang belanja kebutuhan sekolah menggunakan dana Bos Afirmasi harus melalui Sistem Informasi Sekolah (Sipla) sehingga pajak barang dan asset juga bisa terdeteksi secara baik.

“Kebijakan belanja Sipla ini agar membimbing dan mendampingi kepala sekolah yang membelanjakan Bos Afirmasi sehingga meminimalisir timbulnya masalah tunggakan pajak dan memudahkan pendataan aset sekolah,” terangnya.

BACA JUGA  Usul Gedung Perpustakaan Ternate, yang Dibangun Malah Menara Arsip

Safiun menyebutkan, dana Bos Afirmasi sebesar Rp 6 miliar akan dibagikan ke 157 sekolah, baik SD maupun SMP. “Masing-masing sekolah kebagian Rp 40 juta untuk belanja barang yang dibutuhkan guna mendukung asesmen sekolah.

“Dana afirmasi sebesar Rp enam miliar lebih diberikan ke 157 sekolah di Halsel. Tiap sekolah dijatahi Rp 40 juta rupiah untuk membelanjakan kebutuhan sekolah menggunakan Sipla bukan manual,” ujarnya.

Dana Bos Afirmasi, sambung Safiun, untuk belanja server komputer, infokus serta pegadaan barang kebutuhan sekolah untuk mempersiapkan pendukung asesmen sekolah.

BACA JUGA  67 Kepsek di Halmahera Tengah Hadiri Deklarasi SPMB, Ini Pesan Kadisdik

Dijelaskan, belanja melalui Sipla dimaksud adalah barang datang langsung didata dan dicocokkan spesifikasi dari masing-masing sekolah untuk masuk asset Dinas Pendidikan.

Sementara, sejumlah Kepsek SD dan SMP yang diwawancarai terpisah, Rabu (15/09/2021), mengaku belanja secara manual lebih gampang ketimbang melalui Sipla.

“Belanja secara manual lebih simple, gampang dan pengurusannya lebih mudah, sedangkan belanja melalui Sipla pengurusannya ribet dan menyita waktu. Bayangkan torang sudah satu minggu lebih datang antrian di kantor tapi belum selesai-selesai. Sebenarnya sosialisasi minggu lalu disetujui belanja secara manual, tiba-tiba ada perubahan serentak sehingga pengurusan juga cukup menyita waktu,” ujar mereka tanpa mau menyebut identitas. (Asbar-1)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah