Sebab Lahan dan Anggaran, Dua Tempat Wisata di Taliabu Tak Bisa Dikelola

Bobong, Maluku Utara- Di bangun sejak tahun 2016, dua tempat Wisata di Kabupaten Pulau Taliabu tidak bisa dikelola, karena terkendala masalah Lahan dan anggaran.

Dua tempat wisata itu adalah tempat wisata Tanjung Merah, Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat, dan tempat wisata Ratahaya, Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat.

Itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu, Septinus Barunggu kepada Haliyora, Jumat (13/08/2021).

“Dua tempat wisata tersebut dibangun pada tahun 2016 dimana saat itu Dinas Priwisata masih gabung dengan Dinas Perhubungan di bawah pimpinan Kadis Haji Syamsudin. Sekarang ini kita tidak bisa kelola karena pemilik lahan di lokasi itu tidak mau kita fungsikan lahannya sebagai tempat wisata, makanya sampai sekarang tempat itu kita tidak bisa kelola lagi,” ungkapnya.

Menurutnya, potensi wisata di Kabupaten Pulau Taliabu memang banyak, namun belum dapat dikelola secara maksimal, karena terkendala anggaran.

“Dilihat dari luas geografis, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki sejumlah lokasi yang bisa dijadikan sebagai tempat distinasi wisata. Baik wisata pantai, maupun wisata alam. Namun sayangnya potensi alam yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu tidak dapat digarap serta dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, dalam hal ini Dinas Pariwisata karena terkendala anggaran. Kalau ada anggaran kan kita bisa bayar lokasi yang kita nilai memiliki potensi pengembangan destinasi wisata kan,” ungkap Septinus.

Septinus mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam beberapa tahun belakangan belum terlalu fokuskan pembangunan di sektor pariwisata, sehingga Dinas Pariwisata tidak mendapat alokasi anggaran yang cukup untuk pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Taliabu.

“Bahkan tahun 2021 ini tidak ada anggaran sama sekali, karena sudah direfokusing. Yang ada hanya sekitar Rp 500 juta untuk belanja rutin saja, kalau untuk kelola tempat wisata tidak bisa,” ujarnya.

Septinus mengatakan, anggaran untuk pengembangan pariwisata baru dianggarkan pada tahun 2022.  “Tahun 2022 baru kita anggarkan untuk pengembangan pariwisata. Kita juga sudah melobi anggaran DAK untuk pariwisata ini ke Kementrian, tinggal kita lengkapi data teknis, termasuk master plan dan sertifikat hibah lahan,” ucapnya. (Ham-1)