Halsel, Maluku Utara- Kasus Covid-19 di Kabupaten Halmahera Selatan tercatat pada bulan Juni hingga Juli tahun 2021 melonjak signifikan. Padahal, penanganan Covid-19 masuk agenda 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Halsel, Usman-Bassam.
Data yang dihimpun Haliyora.id, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan tercatat pada 30 Juni 2021, angka akumulasi kasus positif sebanyak 967 orang, sembuh 837 orang, sementara dirawat 110 orang dan akumulasi meninggal dunia 20 orang.
Sedangkan per 31 Juli 2021, akumulasi kasus positif Covid-19 menjadi 1.812 kasus, atau terjadi penambahan di bulan Juli sebanyak 975 kasus. Jumlah orang sembuh menjadi 1.223 orang, dan meninggal dunia menjadi 42 orang. Artinya, selama bulan Juli 2021, angka positif bertambah 975 kasus, dan tambahan meninggal dunia sebanyak 22 orang.
Terkait meningkatnya angka Covid-19 di 100 hari kerja Usman-Bassam ini, Sekertaris Satgas Covid-19 Halsel, Abukarim Latara saat diwawancarai Haliyora di lantai II kantor Bupati, Selasa, (03/8/2021), mengatakan sejauh ini tim Satgas setiap saat melakukan penanganan Covid-19.
Dikatakan Abukarim, Satgas sudah kerja optimal dengan mengikuti instruksi Kemendagri dalam penerapan PPKM level 3 di Kabupaten Halmahera Selatan.
“Satgas terus bekerja menerapkan pembatasan aktifitas masyarakat, toko, rumah makan dan memberikan edukasi untuk perketat prokes,” terangnya.
Kendalanya, kata Abukarim yang juga Kepala BPBD Halsel ini, bahwa Satgas dan Dinkes dalam penanganan Covid-19 di Halsel adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan Prokes. “Masyarakat belum sadar menggunakan masker, ikut vaksinasi, mereka masih takut divaksin, dan mengabaikan prokes,” tuturnya.
Abukarim juga mengakui terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Halsel pada bulan Juni dan Juli cukup tinggi. Penyebab utama kata dia, masyarakat belum sadar mengunakan masker dan terapkan protokol kesehatan sehingga memicu terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Halsel.
“Penanganan sudah optimal, hanya saja masyarakat belum sadar menggunakan masker bahkan belum maksimal menerapkan protokol kesehatan,” paparnya.
Selain itu, lanjut Abukarim, kesadaran masyarakat ikut vaksinasi juga masih minim, “saat Satgas melakukan sosialisasi program vaksinasi sebagian besar masyarakat menilai vaksin itu hanya penipuan, bahkan ada masyarakat yang takut mati karena divaksin, bukan hanya itu, masyarakat juga lari menghindar saat melihat mobil Satgas melakukan edukasi vaksinasi,” akui Abukarim.
Dikatakan, terkait anggaran penanganan Covid-19 di tahun 2021 yang melekat di BPBD sebesar Rp 80 miliar. “Itu digunakan untuk penanganan covid, dan operasional petugas satgas sebanyak 100 orang lebih gabungan dari TNI/Polri dan BPBD,” tandasnya.
Terkait dengan lonjakan kasus Covid-19 yang signifikan ini, Haliyora.id juga menkonfirmasi ke Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Halsel, Husen Alhadar, akan tetapi dia enggan berkomentar dan mengarahkan agar menghubungi Kepala Dinas Kesehatan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan, Hasna Muhammad saat dihubungi lewat sambungan telepon tapi handphonnya tidak aktif, saat ke kantor pun tidak pernah pernah ketemu.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Halsel, Akmal Ibrahim, saat dikonfirmasi Haliyora pada Senin (02/8/2021), mengatakan dalam waktu dekat DPRD Halsel akan mengundang Dinkes, BPBD, Rumah Sakit dan Satgas untuk pembahasan penanganan Covid-19 semester pertama tahun 2021, untuk mengevaluasi kebijakan anggaran dan penanganan covid.
“Lonjakan kasus positif terus meningkat, kami juga belum mengantongi rekapan data semester pertama (6 Bulan), rekapan data itu akan dilaporkan pada agenda RDP, nanti dievaluasi, untuk mengetahui kendala apa dalam penanganan,” terangnya.
Dijelaskan Akmal, sejauh ini data rekapan peningkatan kasus Covid-19 belum dikantongi DPRD, namun biasanya setiap 6 bulan baru dilaporkan, tentunya DPRD tetap mengontrol dan mengawasi kinerja Dinkes, RSUD, BPBD dan Satgas selama penanganan Covid-19, tandas Akmal.
“Semua SKPD bakal diundang dalam angenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19, hal itu sebagai fungsi control dan pengawasan DPRD,” pungkas Akmal yang juga ketua Nasdem. (Asbar-*)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!