Ternate, Maluku Utara- Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Heny Sutan Muda menilai program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman dan Jasri Usman, gagal total.
Katanya, tidak ada program apapun yang dilakukan M. Tauhid Soleman dan Jasri Usman sejak dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota hingga sekarang.
“Sejak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tauhid-Jasri dilantik pada 26 April hingga 03 Agustus 2021 ini, belum terlihat melakukan program apa pun. Jadi menurut kami program 100 hari kerja mereka gagal total,” tandas Heny, Selasa (3/08/2021).
Dikatakan, saat ini memang ada refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, namun program 100 hari kerja harus menunggu anggaran. “Kita maklum bahwa ada refocusing, tetapi untuk melaksanakan program 100 hari kerja kan tidak harus tunggu anggaran. Musti ada terobosan dan inovasi dari pemerintah,” ujarnya.
Menurut Heny, Pemerintah Kota mestinya lebih kreatif dalam penanganan sampah dan air bersih agar lebih maksimal.
“Sebenarnya kita bisa berembuk untuk menyelesaikan persoalan terkait sampah dan air bersih, karena menurut saya masalah air bersih dan sampah itu lebih dulu diselesaikan, sebab masalah air bersih dan penanganan sampah ini merupakan masalah urgen yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang mendasar,” tandasnya.
Heny juga menilai program 100 hari kerja bidang pemulihan ekonomi sejauh ini tidak ada peningkatan, bahkan menurun. ”Makanya pemerintah harus turun langsung ke pelaku usaha UMKM, karena banyak pelaku UMKM mengeluh.
Dikatakan, jangankan pelaku UMKM, Taranoate yang dikelola pemerintah sendiri saja saat ini anjlok. “Semula pendapatan mereka sehari mencapai Rp 1 juta, sekarang sudah sangat menurun. “Untuk itu mari kita bicarakan bersama, cari solusinya,” imbuh Heny.
Senada dengan Heny, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate H. Djadid Ali juga menilai program 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Ternate gagal total.
“Bayangkan saja, dalam kondisi serba sulit saat ini, masih ada pungli kiri kanan di pasar-pasar oleh Dinas Perindagkop. Ini mesti jadi perhatian Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” beber Djadid.
Maslah lain yang disoroti Djadid adalah kekurangan fasilitas Puskesmas di tiga kecamatan terluar yakni Batang Dua, Pulau Hiri, dan Pulau Moti.
“Banyak keluhan dari masyarakat di Kecamatan Pulau Batang Dua, Moti dan Pulau Hiri terkait kekurangan fasilitas Puskesmas. Sangat tidak masuk akal, orang Batang Dua sakit lalu harus dibawa ke Ternate untuk berobat. Belum lagi cuaca buruk. Maka ini harus betul-betul dipikirkan Pemkot demi pelayanan kesehatan masyarakat secara maksimal,” tandas Djadid. (Wan-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!