Sofifi, Maluku Utara- Tarik menarik proyek Perumahan ASN III Provinsi Maluku Utara antara Dinas Perkim dan PUPR akhirnya diputuskan Gubernur AGK dikembalikan ke Perkim.
Namun keputusan gubernur tersebut disanggah oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara Zulkifli Hi. Umar, yang mengatakan bahwa keputusan Gubernur mengembalikan pekerjaan proyek Perumahan ASN III ke Dinas Perkim tidak bisa dijadikan sandaran.
Pasalnnya, saat terjadi polemik dan tarik menarik pelaksanaan proyek Perumahan ASN III antara Dinas PUPR dengan Dinas Perkim telah terjadi kesepakatan antara dua dinas tersebut bersama Komisi III dan Inspektorat untuk menghentikan sementara pekerjaan proyek sambil menunggu hasil audit insvestigasi Inspektorat.
“kita sudah sepakat bersama untuk hentikan kegiatan proyek hingga selesai audit investigasi, lalu tiba-tiba gubernur putuskan kembalikan ke Perkim. Lalu keputusan gubernur itu dasarnya apa ?, sementara belum ada hasil audit investigasi dari Inspektorat. Jadi menurut saya, keputusan gubernur itu tidak bisa dijadikan sandaran. Itu hanya pernyataan gubernur yang dapat digugurkan dengan aturan,” ungkap politisi PKS itu, Rabu (30/06/2021).
Menurutnya, yang menentukan proyek tersebut masuk ke dinas mana itu bukan kewenangan gubernur, tapi kewenangan Inspektorat berdasarkan hasil audit investigasi. Dan memang begitulah aturannya. ”Jadi bukan kewenangan gubernur,” terangnya.
Zulkifli bahkan menilai pernyataan gubernur tersebut sangat keliru, karena tanpa berdasarkan hasil audit investigasi Inspektorat. “Jadi apa yang disampaikan oleh Gubernur ini adalah sebuah pernyataan, bukan berdasarkan hasil kesepakatan dan audit investigasi Inspektorat, dan pernyataan itu memang sangat keliru,” ujarnya.
Sementara, hingga berita ini dipublis, Kepala Inspektorat yang hendak dikonfirmasi Haliyora melalui WhatsApp dan telpon tidak menjawab. (Sam-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!