Empat Kades di Halbar Terancam

Halbar, Haliyora

Puluhan warga yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Desa Bobane Dano kembali menggelar aksi di depan kantor Bupati Halmahera Barat (Halbar), Senin ( 12/4/21). Mereka mendesak bupati memecat kepala desa setempat.

Bacaan Lainnya

Kades Bobane-Dano, dituding warganya menilep Dana Desa (DD) sebesar Rp 164.683.689. Kordinator aksi, Fandi Talipak mengaku sudah 10 kali warga gelar demo menuntut kades dipecat namun tidak digubris Pemda.

“Aksi tuntutan pencopotan Kepala Desa, Sebelum Babua yang diduga melahap anggaran DD sebesar 164.683.689 itu telah digelar sepuluh kali namun hingga kini tak juga menuai hasil,” ucapnya.

Fandi Talipak dalam orasinya mengatakan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), dan PP Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

“Padahal sudah diatur oleh UU sedemikian rupa, namun masih saja sering kita dapati fenomena pemimpin daerah dan desa yang terjebak dalam tindak pidana korupsi seperti  dilakukan  kepala desa Bobane-Dano ini,” tandasnya.

Menurut Fandi, tindakan kades, selain merugikan keuangan negara juga menyusahkan masyarakat desa. Fandi menilai pemda dan kejaksaan negeri Halbar seakan melegitinasi perbuatan korupsi kepala desa Bobane Dano, Sebelum Babua.

“Warga mayarakat sudah berjuang dan menyuarakan masalah korupsi DD oleh Kades Bobane-Dano itu sejak 2019, atau sudah jalan  dua tahun, tapi tidak digubris Pemda dan Kejari Halbar. Mereka seakan melegitimasi perbuatan korupsi pejabat desa,” ungkapnya.

Buktinya, sambung Fandi, sampai sejauh ini tidak ada upaya penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi DD di Desa  Bobane-Dano,” sembur Fandi.

Mewakili Masyarakat Desa Bobane-Dano, Fandi meminta DPRD Halmahera Barat secepatnya merekomendasikan kepada bupati untuk memberhentikan Kepala Desa Bobane Dano.

“Selain DPRD dan bupati, kejaksaan juga secepatnya mengusut dan menyelidiki kasus dugaan korupsi DD oleh Kepala Desa Bobane Dano. Kami juga minta kejaksaan lebih serius menyelesaikan kasus – kasus korupsi di Halmahera Barat,” tandas Fandi

Menyikapi tuntutan masa aksi tersebut, Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhammad manyampaikan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat di tiga desa, selain Desa Bobane Dano yang hingga saat ini belum dituntaskan oleh dinas terkait.

“Ada empat kepala desa yang tidak layak dipertahankan, termasuk kades Bobane Dano, dan dalam waktu dekat saya akan menjawab tuntutan ini,” janjinya.

Kata Djufri, semasa dirinya masih menjadi anggota DPRD Halbar, dugaan korupsi DD sudah terdengar

“Dugaan korupsi DD ini kan terdengar sejak saya masih di dewan, dan sampai saya jadi wakil bupati belum juga diselesaikan. Makanya saya akan perintahkan dinas terkait agar dalam waktu dekat ditindaklanjuti, dan kalau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak menindaklanjuti, maka kadisnya dipecat,” tegas Djufri. (Elang-1)

Pos terkait