Program Prioritas Disperkim Haltim Belum Bisa Dalaksanakan di 2021, Ini Penyebabnya

Maba, Haliyora

Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Timur memastikan sejumlah proyek prioritas belum dapat dilaksanakan tahun 2021, lantaran masih fokus melunasi tunggakan pembayaran piutang kepada pihak rekanan yang sudah menumpuk.

Itu disampaikan kepala dinas Perkim, Aziz Jumati saat diwawancarai, Rabu (17/03/2021).

“Ada sejumah proyek yang masuk dalam skala prioritas disperkim tidak bisa dilanjutkan tahun ini (2021) karena kondisi keuangan serta percepatan penyelesaian piutang kepada pihak rekanan yang sudah menumpuk. Memang untuk pembangunan di kota Maba ada beberapa yang masuk dalam prioritas pembangunan, namun karena kondisi keuangan dan juga penanggulangan Covid-19, sehingga  belum lagi menjadi fokus Pemerintah. Tahun ini fokus untuk menekan angka defisit, juga tangani hutang kita kepada pihak ke tiga yang menumpuk. Itulah yang menjadi kendala kita sehingga sejumlah program di tahun 2021 belum bisa jalan,” ungkap Aziz.

Diungkapkan Dinas Perkim sendiri masih menyisahkan tunggakan kepada pihak rekanan sebesar Rp 40 miliar yang harus di selesaikan karena pekerjaaan sudah selesai 100 persen.

“Salah satu program dalam 100 hari kerja Ubaid-Anjas adalah penyelesaian tunggakan itu, jadi tahun ini kita berharap bisa diselesaikan,” harapnya.

Kadis mengaku belum dapat merinci secara keseluruhan piutang Haltim kepada pihak ke tiga (rekanan) serta proyek apa saja. ”Saya belum bisa menyebut satu per satu, soalnya banyak. Kasih saya waktu untuk melihat datanya dulu,” imbuhnya.

Aziz menambahkan, proyek yang ikut tertunda pekerjaannya adalah  pembangunan kantor DPRD Haltim yang sudah masuk tahap finishing, pihakya akan menganggarkan pada tahun 2022 mendatang.

“Memang tahun ini kantor DPR belum, penyebabnya sama, yakni kondisi keuangan saat ini sudah masuk tahap 6 (finishing), insya Allah tahun depan kita bisa anggarkan,” ujar Aziz.

Aziz sangat optimis di kepemimpinan bupati baru saat ini, sejumlah tunggakan yang masih membebani pemerintah daerah bisa ditekan, karena masuk dalam program 100 hari kerja.

“Ya, paling rencana aksi itu 1 tahun ini bisa diselesaikan, harapan kita seperti itu, sehingga di tahun depan proyek yang masih tertunda bisa jalan,” Pungkas Aziz. (RH-1)