Daruba, Haliyora
Penunjukan Ketua Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Pulau Morotai, Hi. Din Aswan, sebagai Ketua Panitia Pelaksana Sinode (Sidang Gereja) ke -29 oleh Bupati Pulau Morotai, Beny Laos, menuai cibiran dari warga hingga warga net. Pasalnya, dianggap telah membelok dari aqidah ke-islaman.
Hi. Din bercerita, cibiran itu diterima setelah ia bersedia menjadi Ketua Panitia Pelaksana Sinode oleh Bupati Morotai, Beny Laos.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pak bupati tunjuk saya jadi ketua panitia pelaksana Sinode ke-29 ini banyak warga yang menyindir saya di media sosial. Bahkan ada yang tulis ‘Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un’,” keluh Hi. Din kepada Haliyora, Senin (09/11/2020) di kediamannya.
Tokoh NU itu mengaku awalnya menolak saat diminta bupati untuk menjadi ketua pelaksana sidang gereja (Sinode), namun Bupati, Benny Laos seakan memaksa.
“Waktu saya diminta jadi ketua panitia oleh pak bupati, saya menolak dengan alasan saya so tua, tapi paitua tetap mau saya jadi ketua panitia. Waktu itu sampe jam 03.00 pagi baru saya pulang dari rumah bupati,” cerita Hi.Din.
Meski terkesan dipaksa bupati, namun menurut Hi. Din, ia menerima tugas itu dengan niat membangun kebersamaan, kerukunan dan toleransi antar ummat beragama di Morotai.“ Itu niat saya,” ujarnya.
Ia mengatakan menjadi ketua panitia pelaksanaan sinode tidak melanggar prinsip dasar NU jadi tidak masalah.
Hi. Din menyebut lima asas NU diantaranya, Toleransi, Tawasu, Keberagaman, keseimbangan, keharmonisan. “NU bukan Partai, NU memang organisasi islam, tetapi NU bekerja untuk kemakmuran Indonesia. Kita harus bisa menjaga loyalitas kita sesama umat beragama dan saling menjaga keharmonisan, kalau keharmonisan itu sudah melekat di dalam hati maka Kabupaten Pulau Morotai akan menjadi damai,” imbuhnya.
Ia juga mengaku ditunjuknya sebagai ketua panitia sinode tersebut sudah dibicarakan di internal NU bahkan sudah disampaikan ke Pimpinan NU Provinsi Maluku Utara.
“Masalah ini kami sudah bahas dan diskusikan di internal NU Morotai bahkan sudah saya sampaikan ke Ketua NU Provinsi Maluku Utara. Mereka semua berpendapat bahwa menjadi ketua pelaksana sinode itu tidak masalah, makanya saya juga bersedia jadi ketua panitia itu,” jelasnya.
Sementara ketika dikonfirmasi Haliyora via WhatsApp pada Selasa (10/11/202), ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Malut Dr. Samlan Hi. Ahmad, MPd, mengatakan tidak ada masalah ketua NU jadi ketua panitia pelaksana Sinode atas permintaan bupati, sebab ini merupakan bagian dari ketaatan kepada pemimpin, dan tidak menjurus pada inti ajaran agama.
“Tidak ada masalah, karena ketaatan kepada pemimpin dan kegiatan ini tidak masuk pada wilayah ibadah atau inti ajaran (akidah).
Hanya saja lanjut Samlan, kurang elok, karena terkesan seperti darurat SDM di saudara-daudara GEMIH. Sebab sadar atau tidak, panitia kegiatan akan fokus menyusun program yang bermuara pada penguatan aqidah, di sinilah tidak eloknya,” imbuh Samlan. (T-J-1)