Sejak Dimekarkan, Kantor Bupati dan DPRD Pulau Taliabu Masih Ngontrak

Bobong, Haliyora

Sejak dimekarkan dan punya pemimpin definitif dibawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati non aktif Aliong Mus dan Ramli, Kabupaten Pulau Taliabu hingga kini belum miliki gedung kantor bupati dan gedung kantor DPRD yang permanen. Kedua kantor ini memang lagi dibangun, akan tetapi hingga kini tak kunjung selesai. Padahal, baik gedung kantor bupati maupun gendung kantor DPRD dibangun sudah lama dikerjakan.

Untuk sementara aktifitas perkantoran baik Pemerintah Daerah maupun DPRD semuanya menempati kantor pinjaman. Kantor camat Taliabu Barat dijadikan kantor bupati, sementara salah satu gedung Sekolah Dasar (SD) dijadikan kantor DPRD. Sejumlah OPD juga harus mengontrak rumah-rumah warga untuk dijadikan kantor.

Hal ini mengundang sorotan publik Taliabu, salah satunya Dani, akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM).

Kepada Haliyora, Dani mengatakan, kantor pimpinan tertinggi pemerintah satu daerah merupakan tempat menjalankan tata pemerintahan.”Jadi kalau kantor pemerintah juga masih darurat (kontrakan) bagaimana dengan infrastruktur lainnya,”ujar Dani, Minggu (04/10/2020).

Dani hanya berharap tertundanya penyelesaian pembangunan kantor-kantor pemerintahan tersebut bukan karena niat pemerintah untuk tidak menyelesaikan. “Semoga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sehingga kedua kantor ini belum dapat diselesaikan, bukan karena niat,”tuturnya

“Ya sih berharap semoga keterlambatan atau belum selesainya kantor bupati dan kantor DPRD Taliabu ini bukan karena niat ya, semoga saja ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sehingga kedua kantor ini belum dapat di selesaikan,”tuturnya

Menurut Dani, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan di Kabupaten Taliabu dan siapapun yang nanti tepilih sebagai bupati/wakil bupati periode selanjutnya harus menyelesaikan PR itu.

Dani menyebut beberapa masalah yang belum diselesaikan dalam kepemimpinan Aliong-Ramli. Antara lain seperti jalan penghubung desa ke kecamatan dan kota, jembatan serta infastruktur lainnya.

Dari sisi pemerintahan, sambung Dani, ada masalah juga seperti, ganti rugi lahan dan tanaman masyarakat, penempatan jabatan yang tidak sesuai besik dan kepangkatan, dan masih banyak lagi masalah lainnya yang belum diseleseikan sampai saat ini.

“Ini akan menjadi PR buat siapa saja yang akan menjadi bupati di periode kedua nanti. Saya juga berharap semoga ke depannya negeri ini akan lebih maju dan lebih baik lagi,”pungkasnya. (Ham-1)