DPRD Ternate Usul Dana Pokir, Akademisi: “Itu Jeruk Makan Jeruk”

  • Whatsapp
DR. Mochtar Adam, akademisi Universitas Khairun Ternate.

Ternate, Haliyora

Komisi III DPRD Kota Ternate pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021 bersama Dinas PUPR pekan lalu memasukkan Dana Aspirasi Dewan (Pokir) sebesar Rp 8 miliar dalam dokumen KUA-PPAS.

Bacaan Lainnya

Dana tersebut nantinya dialokasikan dalam APBD 2021 dan melekat pada belanja dinas PUPR.

Terhadap Dana Aspirasi (Pokir) DPRD tersebut disoroti DR. Mochtar Adam, salah satu akademisi Universitas Khairun Ternate.

Menurut Mohtar Adam, Dana Aspirasi tidak tercantum dalam UU nomor 17 tahun 2003. Dana Aspirasi hanya termuat dalam UU MD3 nomor 20 Tahun 2009, namun itu hanya berlaku di DPR RI.

Dana Aspirasi untuk anggota DPRD provinsi dan kabupaten/Kota sepengetahuan Mochtar ditolak Mahkama Konstitusi (MK).

“Setau saya, DPR RI ada Dana Aspirasi seperti tercantum dalam UU MD3, berlaku juga di DPRD provinsi dan kabupaten/kota, namun ditolak MK. Jadi UU MD3 terkait Dana Aspirasi hanya ada di DPR RI, sedangkan DPRD provinsi dan kabupaten/kota tidak ada istilah Dana Aspirasi,”jelas Ota (sapaan akrab Mochtar Adam, red), Minggu (27/09/2020).

Ia menjelaskan, dana aspirasi itu hanya sebutan bagi anggota DPRD, bahwa anggota DPRD dalam rangka reses atau kunjungan kerja mendengar aspirasi masyarakat terkait usulan dan program kegiatan yang berdampak kepada anggaran maka pengajuannya melalui Musrembang.

Oleh karena, itu kata Ota, pada saat Musrenbang DPRD diundang untuk menyampaikan dana aspirasi bukan DPRD secara sewenang-wenang mengajukan kepada Dinas terkait, karena DPRD bukan lembaga eksekutif.

“Tidak ada kewenangan DPRD mengajukan program kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atas nama aspirasi, karena di pemerintah daerah ada forum aspirasinya, yang namanya Musrembang, kalau DPRD mau usulkan itu harus melalui Musrembang yang nanti pemerintah daerah menetapkan melalui TAPD, Bukan dengan ugal-ugalan mengusulkan sendiri,”cecar Ota.

Lanjut Ota, fungsi DPRD adalah mendengar aspirasi masyarakat kemudian ditindaklanjuti melalui forum Musrenbang yang di selenggarakan oleh eksekutif.

“Jadi bukan setelah dengar aspirasi masyarakat, DPRD langsung susun program dan tentukan anggarannya untuk dimasukkan ke KUA-PPAS bagitu. Jangan DPRD menggunakan hak bugetingnya dalam pembahasan APBD bersama TAPD, karena kewenangannya berbeda. Apa yang dilaksanakan pemerintah berdasarkan visi Misi kepala daerah. DPRD tidak punya visi misi,”tandas Ota.

Ota menegaskan, fungsi DPRD adalah mengawal kegiatan, bukan usulkan kegiatan. ”Kalau mereka sendiri mengusulkan kemudian mereka juga yang mengawasi, itu namanya jeruk makan jeruk,” tandasnya.

Menurut Ota, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dapat diminta untuk melakukan audit secara khusus terhadap SKPD terkait dana aspirasi itu. “Ini diperlukan agar ada efek jera terhadap anggota DPRD,” pungkasnya. (Sam-1)

Pos terkait