Salim Taib: Penolakan Pj. Bupati Haltim Beraroma Politis

  • Whatsapp

Ternate, Haliyora.com

Suhu politik jelang pilkada Haltim semakin memanas. Bahkan calon Pj. Bupati Haltim pun mulai dipolitisir. Ini terlihat adanya penolakan sebagian pihak yang mengatasnamakan lembaga adat untuk menolak rencana penunjukan Buyung Rajilun oleh Gubernur Malut sebagai PJ. Bupati Haltim dengan alasan yang tidak berdasar.

Bacaan Lainnya

Situasi tersebut ditanggapi tokoh Muda Halmahera Timur, Salim Thaib. Salim yang juga ketua GP. Anshor Maluku Utara tersebut menilai, penolakan dari pihak yang mengatasnamakan lembaga adat Haltim terhadap Buyung Rajilun sangat tidak mendasar dan sarat nuansa politis. Menurutnya, penunjukkan Pj. Bupati tidak ada kaitannya dengan Pilkada Haltim.

“Penunjukkan Pj. Bupati itu tidak ada kaitannya dengan Pilkada Haltim, siapapun yang ditunjuk atau ditetapkan pemerintah itu soal administrasi, bukan politik. Tidak ada kaitan dengan siapa yang bakal bertarung dalam pilkada,”tandasnya, saat diwawancarai Haliyora.com, Senin (21/09/2020).

Menurut Salim, kursi bupati Haltim yang kosong ditinggal almarhum Ir. Muh Din harus secepat diisi penggantinya. Tidak boleh dibiarkan kekosongan terlalu lama, karena akan mengganggu jalannya roda pemerintahan.

“Makanya pemerintah menunjuk Pj. Bupati untuk segera mengisi kekosongan tersebut. Lalu kenapa ditolak ?,”beber Salim bernada tanya.

Salim menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan kekuasaan itu diatur dalam UU, dan Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah mengusulkan 3 nama pejabat eselon dua kepada Mendagri.

“Karena pendelegasian kewenangan yang diatur dalam UU, maka sebagai warga negara yang baik harus paham dan menerima siapapun yang di SK- kan Mendagri,”tandasnya.

Mengakhiri komentarnya, Salim mengutip penyataan Hasan Albanna “Lebih baik 100 tahun Berada Dalam Kekuasan Dzalim dari pada Semalam Tak Miliki Pemimpin,”pungkasnya. (Red-1)

Pos terkait