Gara-Gara Corona, Belanja Pemprov Malut Tahun 2020 ‘Lenyap’ Rp 600 Miliar Lebih

Sofifi, Haliyora.com

Pemerintah Provinsi Maluku utara (Malut) mengalami devisit sekitar Rp 600 miliar lebih pada APBD pokok tahun 2020. Devisit anggaran lantaran seluruh komponen APBD terkoreksi.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Bambang Hermawan kepada Haliyora.com, Selasa (25/08/2020) di kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi.

Bambang menyebut, dana yang terkoreksi terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 170 Miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 270 Miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 20 miliar serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 150 Miliar. Total Rp 616 miliar. Dimana Komponen DAU terkoreksi hingga sekitar 11-12 persen.

Khusus PAD pokok pada tahun 2020 kata Bambang, awalnya ditargetkan sebesar Rp 514 miliar, namun lantaran pandemi Covid-19, estimasi itu dikoreksi menjadi Rp 353 miliar. Itu karena diperkirakan PAD akan terkoreksi sebanyak Rp 150 miliar. Tetapi ternyata capaian pada semester pertama berhasil mencapai Rp 210 miliar, sehingga dalam perubahan diestimasi naik menajdi Rp 474 miliar, atau terkoreksi Rp 40 miliar dari asumsi PAD pada APBD pokok

“Karena realisasi PAD semester pertama capai Rp 210 miliar, maka kita naikkan estimasisinya ke Rp 474 miliar pada APBD perubahan,”jelas Bambang.

Bambang menjelaskan, APBD tahun 2020 adalah Rp 2.7 triliun ditambah pinjaman sebesar Rp 500 miliar sehingga total Rp 3,2 triliun. Tetapi lantaran semua komponen APBD 2020 terkoreksi cukup besar yaitu mencapai Rp 600 miliar lebih sehingga APBD di tahun ini menurun dari Rp 2,7 triliun menjadi Rp 2,1 triliun, kemudian ada pinjaman Rp 500 miliar sehingga totalnya Rp 2,6 triliun.

Untuk itu, sambung Bambang, target APBD tahun 2021 tidak jauh beda dengan APBD tahun 2020, sebab estimasinya masih menggunakan data pada tahun 2020, maka target APBD pada 2021 masih diangka Rp. 2,7 Triliun. “Target APBD tahun 2021 masih sekitar 2,7 triliun,” ungkapnya.

“Tapi itu kan baru estimasi. Itu bisa saja berkurang, sebab penyerapan pinjaman Ke PT. SMI akan masuk pada Kegiatan Multiyears di tahun 2021, sangat tidak mungkin penyelesaian dan penyaluran pinjamannya di 2020″. Pungkas Bambang. (Andre)