Ini Penjelasan Cara Kampanye di Ternate pada Masa Pandemi

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin, SH,MH (foto : Istimewa)

Ternate, Haliyora.com

Dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, pilkada serentak 9 Desember 2020 harus mengikuti protokol kesehatan. Ada aturan khusus untuk penyesuaian dengan kondisi pandemi.

Bacaan Lainnya

Tahapan kampanye misalnya diatur metodenya agar protokol kesehatan tetap diterapkan.

Ketau Bawaslu Maluku Utara Muksin Amrin ketika ditemui Haliyora.com di ruang kerjanya mengatakan, kampanye tetap dilaksanakan, hanya saja metodenya berbeda dengan tahun sebelumnya, karena pandemi Covid-19.

“Kampanye Akbar dan tatap muka dibolehkan tetapi hanya dibatasi jumlah pesertanya. Itupun harus dilaksanakan di dalam gedung, tidak bisa terbuka. Peserta yang hadir dibatasi 200 orang saja. Itu juga belum pasti. Kita menunggu juknis keluar dan dan kemungkinan jumlah peserta kampanye dikurangi lagi,” kata Muksin Kepada Haliyora.com, Selasa (4/8).

Khusus kampanye akbar, kata muksin, hanya dapat dilakukan pada daerah yang kategori hijau. Sedangkan daerah atau zona merah tidak bisa gelar kampanye akbar. “Ternate kemungkinan besar tidak diperbolehkan kampanye Akbar. “di luar Ternate seperti Moti, Hiri dan lainnya yang masih kategori hijau diperbolehkan,” terangnya.

Terpisah, Ketua KPU Kota Ternate M. Zen A. Karim mengatakan, pelaksanaan kampanye pilkada tetap mengacu pada PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dengan menerapkan protokol kesehatan, karena masih dalam kondisi bencana nonalam Corona virus disease 2019 (Covid-19).

Ia menjelaskan, dalam PKPU pasal 57 tentang kampanye disebutkan, pelaksanaannya dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye dan penayangan iklan kampanye di media.

“Nah karena Covid-19, maka pertemuan terbatas atau tatap muka dan dialog di laksanakan dalam ruang atau gedung tertutup, membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruang atau gedung serta memperhitungkan jaga jarak paling kurang satu meter, pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan,”ujarnya.

M. Zen A. Karim menjelaskan untuk debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon juga dapat diselenggarakan di dalam studio lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta.

“Tapi yang hadir hanya pasangan calon, anggota tim kampanye dalam jumlah terbatas, juga tidak menghadirkan undangan, penonton atau pendukung,”jelas M. Zen. (Jae)

Pos terkait