Bawaslu: Keabsahan Dukungan Parpol pada Pilkada Berdasarkan SK Kemenkumham yang Terakhir

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin, SH,MH (foto : Istimewa)

Ternate, Haliyora.com

Perebutan partai politik untuk menjadi satu persyaratan dukungan pendaftaran ke KPU adalah legitimasi formal buat bacalon kepala daerah tingkat satu dan dua.

Bacaan Lainnya

Ketua Bawaslu Maluku Utara Muksin Amri, ketika ditemui ruangan kerjanya di Kelurahan Tobona Kecamatan Ternate Selatan pagi tadi mengatakan, bahwa kita melihat SK Kemenkumham terakhir, surat dukungan partai politik yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen di level DPP,”ungkap Muksin Selasa (4/8).

Muksin menjelaskan, pertama, syarat dukungan itu ditandangani ketua umum dan Sekjen, kedua, Surat dukungan yang ditandangani oleh partai politik dan koalisi partai di tingkat DPD II karena level Kabupaten/Kota, yang ketiga di buktikan dengan keabsahan partai politik dari DPP berdasarkan SK Kemenkumham terakhir yang mana digunakan,” papar Muksin.

“Surat kemenkumham terakhir yang mana itu yang digunakan, maka surat keputusan dukungan calon itu harus sesuai dengan surat SK kemenkumham terakhir, itu logika kami untuk mendaftar ke KPU sebelum pendaftaran. Mau dualisme kepengurusan kami tetap pakai SK Kemenkumham terakhir,” Kata Muksin.

Lanjut Muksin SK Kemenkumham cocok tidak dengan calon Kapala daerah itu yang digunakan.

“Untuk Partai Berkarya, Surat Keputusan yang ditandatangani Hutomo Mandala Putra dan Priyo Budi Santoso tidak dipakai jika Menkumham mengesahkan kepengurusan Muhdi Pr, hasil Munaslub,” tandas Muksin (jae)

Pos terkait