TERNATE — Haliyora, Mulai beroperasinya angkutan berbasis teknologi informasi, Gojek dan Grab di kota Ternate menuai protes dari pengemudi mobil dan ojeg pangkalan.
Rarusan sopir mobil dan pengemudi ojeg pangkalan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate pada Senin (16/12) untuk menyampaikan penolakan terhadap kehadiran gojek dan grab.
Dalam aksinya, para sopir dan ojeg pangkalan yang tergabung dalam Aliansi Forum Analisis Penerapan Hukum, Supir Angkut dan Ojek Pangkalan se Kota Ternate tersebut menyatakan bahwa kehadiran gojek dan grab di kota Ternate sangat menggangu keberadaan mereka selama ini. Mereka juga meminta DPRD Kota Ternate agar lebih jeli dalam melihat permasalahan yang timbul terkait kehadiran gojek dan grab tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Supriadi Hamisi, Koordinator Aksi tersebut menjelaskan bahwa aksi demo ini dilakukan terkait dengan kehadiran gojek dan grab yang terasa sangat mengganggu pendapatan para sopir dan pengemudi ojeg pangkalan.
“Di samping itu, Pemerintah Daerah, baik Pemprov maupun Pemkab/Pemkot, tidak tidak lantas serta merta memberikan ijin operasi bagi gojek dan grab. Pemerintah harusnya memikirkan nasib sopir dan ojeg pangkalan,” ujarnya.
Supriadi juga menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan penataan yang baik dalam menyikapi kehadiran angkutan berbasis online, dengan memperhatikan keberadaan angkutan yang tidak berbasis online. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi benturan antara kedua pihak.
“Kita yang tidak berbasis online juga harus diperhatikan, diatur dengan baik. Karena jika tidak dilakukan penataan, bisa saja terjadi hal-hal yang berkonsekuensi hukum, akan ada benturan. Karena kedua pihak akan mengklaim legalitas hukumnya masing-masing,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, Supriadi juga menyampaikan desakan dari para sopir dan ojeg pangkalan se kota Ternate yang menolak keras kehadiran gojek dan grab di kota Ternate.
DPRD Kota Ternate yang diwakili oleh Ketua Komisi I, Mochtar Bian kemudian menerima perwakilan peserta aksi. Mochtar berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan pengkajian sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menerima semua aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh para sopir dan ojeg pangkalan. Kami juga akan memanggil pihak terkait untuk melakukan kajian yang mendalam, sesuai aturan yang berlaku. Agar tidak ada pihak tertentu yang merasa dirugikan,” jelasnya.
Setelah diterima oleh perwakilan DPRD, massa aksi kemudian membubarkan diri dan melanjutkan aksinya ke Kantor Walikota Ternate. (cal)
