Bawaslu Halsel Perkuat Kapasitas Jajaran Level Kecamatan

- Editor

Sabtu, 15 Desember 2018 - 17:05 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Bawaslu Halsel, Asman Jamel. (Foto: Istimewa)

Anggota Bawaslu Halsel, Asman Jamel. (Foto: Istimewa)

Labuha, Haliyora.com

Memasuki tahun politik 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggelar penguatan kapasitas pada seluruh personil Panwas Kecamatan di kabupaten tersebut.

Anggota Bawaslu Kabupaten Halsel yang juga Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Asman Jamil saat dikonfirmasi Haliyora.com via telpon seluler usai memberikan materi di BallRoom Hotel Buana Lipu, Sabtu (15/12/2018) mengatakan, ada poin-poin penting yang dipaparkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pertama soal dasar hukum yaitu pendalaman soal UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 Tentang Penanganan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, Perbawaslu Nomor 8 Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan Perbawaslu Nomor 9 Tentang Sentra Hukum Terpadu,” ujar Asman.

BACA JUGA  Ternate Epicentrum Corona di Malut, Butuh Dukungan Serius Pemprov Malut

[artikel number=3, tag=”bawaslu,halsel” ]

Ada juga materi tentang kampanye dan fokus pengawasan, lanjut dia, yaitu mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemilu pra masa kampanye, melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap larangan kampanye sebelum ditetapkan.

“Termasuk melakukan penindakan terhadap ‘praktik’ kampanye yang dilarang dan pengawasan terhadap adanya iklan kampanye di lembaga penyiaran pra masa kampanye, serta pengawasan terhadap pengembangan dan proposionalitas partai politik saat melakukan sosialisasi pada tahap pemilu 2019,” ujarnya.

BACA JUGA  Ini Sebaran 68 Pasien Positif Covid-19 di Halmahera Selatan

Dalam UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 492 dijelaskan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU akan dipidana. “Sanksinya pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta,” tutupnya. (fir)

Berita Terkait

Pj Kades Maluli di Taliabu Diduga Potong BLT Warga
Polres Morotai Lidik Kasus Penimbunan Mitan Subsidi di Darame
Mantan Kadis PUPR Malut Akui Pernah Setor ke AGK 
Uje Akui Cicipi Fee Proyek di Pemprov Malut
Di Sidang Stevi, Presdir Tri Mega Sampaikan Alasan Tolak Jalan Masuk Kawasan Perusahaan 
Inspektorat Lamban Audit Kerugian Dugaan Korupsi DAK Dispar Morotai
Saksi di Sidang Cristian, Daud Ismail Akui Ditransfer Rp 600 Juta
Lawan Perintah AGK Kumpul Duit Rp 5 M, Udin Djuba Akui Didepak dari Kadis PUPR
Berita ini 15 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 21:54 WIT

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?

Selasa, 16 April 2024 - 21:34 WIT

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 April 2024 - 21:29 WIT

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 April 2024 - 18:56 WIT

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 April 2024 - 18:51 WIT

Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian

Selasa, 16 April 2024 - 13:11 WIT

Bulan Mei, CJH Morotai Diberangkatkan ke Tanah Suci

Selasa, 16 April 2024 - 12:59 WIT

Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon

Selasa, 16 April 2024 - 10:45 WIT

Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD

Berita Terbaru

Pj Bupati Umar Ali

Headline

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:34 WIT

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Ray Sobar

Headline

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:29 WIT

Plt Gubernur Malut M. Al Yasin Ali saat diwawancarai wartawan, Kamis (01/02/2024).

Headline

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 Apr 2024 - 18:56 WIT

error: Konten diproteksi !!