Caleg jadi Pengawas PDAM, Akademisi: “Harus Didiskualifikasi”

- Editor

Sabtu, 17 November 2018 - 23:41 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Abdul Kader Bubu.

Abdul Kader Bubu.

Ternate, Haliyora.com

Pengangkatan dua pengurus partai sebagai Badan Pengawas pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), rupanya mendapat sorotan banyak kalangan. Salah satunya dari praktisi hukum sekaligus akademisi Unversitas Khairun (Unkhair) Ternate.

Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Unkhair Ternate, Abdul Kader Bubu turut angkat bicara terkait pengangkatan dua politisi sebagai pengawas pada PDAM Halsel, dimana salah satunya sudah ditetapkan sebagai Calon Tetap Legislatif oleh KPU Kabupaten setempat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Itu merupakan suatu keanehan. Sebab dalam Peraturan Pemilu, bakal calon legislatif itu sudah jelas tidak boleh bekerja pada BUMD ataupun pada BUMN. Saya heran, kenapa dua politis itu bisa diangkat menjadi pengawas pada perusahaan air minum milik daerah tersebut,” katanya saat ditemui Haliyora.com di Jarod Cafe, Sabtu (17/11/18) malam.

[artikel number:3, tag=”pemilu” ]
“Bisa dianulir Bawaslu lewat rekomendasi diskualifikasi walaupun saat ini sudah masuk pada tahap DCT”

ABDUL KADER BUBU
Akademisi

Alamak, Caleg dan Politisi Parpol Dilantik (sebagai) BP PDAM

Bawaslu Siap Periksa Caleg Pengawas PDAM

Menurutnya, sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan politisi ataupun caleg harus mengundurkan diri apabila yang bersangkutan bekerja pada BUMD atau BUMN. Dade mengaku, lebih heran lagi saat mendengar bahwa salah satu diantaranya sudah bekerja sebagai pengawas pada Perusahaan Daerah selama tiga tahun dan baru dilantik langsung oleh Bupati saat ini.

BACA JUGA  Tewaskan Nelayan Obi, Buaya Ukuran 5 Meter Dibunuh Warga

“Ini suatu kegilaan. Masa salah satu diantara mereka sebelumnya sudah bekerja selama tiga tahun dan baru diangkat saat ini. Berarti secara tidak langsung, status yang bersangkutan (selama bekerja) itu ilegal karena keabsahannya baru ada saat ini lewat pengangkatan tersebut,” tukasnya.

Dade menambahkan, kepada Bawaslu Halsel saat mendalami masalah tersebut harus benar-benar serius, terkait salah satu caleg yang ikut dilantik sebagai BP PDAM karena ini merupakan pelanggaran administratif dalam Pemilu. “Dimana jelas-jelas seorang jika mencalonkan diri sebagai legislatif, wajib hukumnya mengundurkan diri dari jabatan BUMN atau BUMD disaat mendaftarkan diri,” tukasnya.

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota
Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
Pasal 240 Ayat (1) Huruf (j)

BACA JUGA  Terlibat Jaringan Narkoba, PNS Halsel Di tangkap

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 240 ayat (1) huruf (j) menyebutkan jika mencalonkan diri sebagai calon legislatif harus mengundurkan diri dari komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN atau BUMD.

Sementara sebagaimana pengakuan yang bersangkutan dirinya telah menjalani jabatan tersebut selama tiga tahun. Jika sadar dirinya telah mencalonkan diri, semestinya wajib mundur saat mendaftarkan diri, bukannya “menikmati” jabatan tersebut, lalu kemudian mengundurkan diri setelah dilantik yang mana sudah dalam tahap kampanye saat ini bukan pada masa pendaftaran. Parahnya turut ikut dilantik meski secara sadar dirinya telah ditetapkan sebagai calon legislatif oleh KPU Halsel karena sudah menduduki jabatan itu meski hanya satu hari saja.

“Yang bersangkutan juga telah berbohong saat memberikan keterangan. Hal ini bisa dianulir Bawaslu lewat rekomendasi diskualifikasi walaupun saat ini sudah masuk pada tahap DCT,” tegasnya menutup perbincangan. (fir)

Berita Terkait

Akademisi Sarankan Plt Gubernur Al Yasin Belajar dari Kasus OTT AGK
Soal Pertalite Subsidi Dijual ke Pengecer, Kadis DKP Morotai : Jika Benar Maka Ditindak
Lagi, 2 Cakades Bikin ‘Keok’ Pemkab Halsel di PTUN Ambon, Lawyer : Bupati Segera Lantik
Mudahkan Warga, PN Soasio Bersama Kejari Haltim Gelar Sidang Keliling
Awal 2024, Pemuda Dominasi Kasus Kriminal di Halsel
5 Pemburu Liar Satwa Endemik di Ternate Diamankan
Kasus BPRS Naik Tahap Penyidikan, Dipastikan Ada Tersangka
Dinas P3A Sula Dampingi Korban Pemerkosaan 
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:51 WIT

Walikota Ternate Instruksikan Percepat Pembayaran TPP Sebelum Ramadhan

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:19 WIT

DPRD Desak KPK Pantau Rolling Jabatan di Pemprov Malut

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:53 WIT

Pleno KPU Morotai Dijaga Ketat Ratusan Personel Gabungan

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:38 WIT

PDIP Masih Dominasi Suara Pileg 2024

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:33 WIT

Golkar Kembali Kuasai Parlemen Sula, Disusul PDIP

Jumat, 1 Maret 2024 - 01:27 WIT

Dapil III Maluku Utara, PDIP ‘Masih’ Perkasa di Tikep

Jumat, 1 Maret 2024 - 00:51 WIT

Calon Anggota DPD RI Hasbi Yusuf Unggul di Tikep

Kamis, 29 Februari 2024 - 20:34 WIT

Pleno Rekapitulasi Suara di KPU Sula Minus Kecamatan Sanana

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPRD Malut Sahril Taher

Headline

DPRD Desak KPK Pantau Rolling Jabatan di Pemprov Malut

Jumat, 1 Mar 2024 - 15:19 WIT

Kabag OPS Polres Pulau Morotai, AKP Rasid Usman

Headline

Pleno KPU Morotai Dijaga Ketat Ratusan Personel Gabungan

Jumat, 1 Mar 2024 - 14:53 WIT

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Headline

PDIP Masih Dominasi Suara Pileg 2024

Jumat, 1 Mar 2024 - 14:38 WIT

Foto partai Golkar dan PDIP

Headline

Golkar Kembali Kuasai Parlemen Sula, Disusul PDIP

Jumat, 1 Mar 2024 - 14:33 WIT

error: Konten diproteksi !!