Ketika diminta menjelaskan capaian kinerja, sejumlah pimpinan OPD terlihat tidak siap. “Banyak yang kelimpungan. Ini menunjukkan proses penyusunan LKPJ tidak direncanakan dengan baik,” ujar politikus NasDem itu.
Padahal, LKPJ tahun ini menjadi krusial karena merupakan tahun awal implementasi visi dan misi kepala daerah periode lima tahun. Secara ideal, capaian kinerja tahun pertama sudah mulai terlihat dan terukur melalui rencana strategis masing-masing OPD.
Namun, fakta di lapangan berkata lain. Pansus justru kesulitan menelusuri indikator keberhasilan program karena tidak tergambar dalam dokumen yang disampaikan. “Capaian itu tidak bisa diuraikan, bahkan tidak terlihat dalam LKPJ,” kata Pardin.
Meski demikian, ia mengapresiasi kehadiran langsung para pimpinan OPD dalam rapat-rapat pembahasan. Dari OPD yang telah dijadwalkan, hanya satu yang tidak dihadiri oleh pimpinannya.
Menurut dia, kehadiran tersebut menunjukkan sikap kooperatif sekaligus kesadaran akan pentingnya pembahasan LKPJ. Hingga kini, masih terdapat 24 OPD yang belum mengikuti agenda rapat bersama Pansus.
Pansus menegaskan akan terus mendalami temuan ini untuk memastikan LKPJ tidak sekadar menjadi dokumen administratif tahunan, melainkan benar-benar menjadi instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!