Sofifi, Maluku Utara – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan dampak longsor di wilayah Loloda, Rabu (1/4/2026). Fokus utama rapat yakni pemulihan infrastruktur jalan serta penertiban administrasi pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.
Rapat digelar di Gedung Pusdalops BPBD Maluku Utara dan dihadiri tim teknis lintas instansi, termasuk BPBD, PUPR, BPBJ, dan BPKAD.
Dalam arahannya, Sarbin menegaskan percepatan penanganan bencana harus dibarengi dengan administrasi yang tertib. Ia meminta seluruh proses pengadaan tetap mengacu pada aturan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Meskipun darurat, pertanggungjawaban anggaran harus jelas. Saya minta segera bentuk PPK dan susun RAB secara teliti,” tegasnya.
Sarbin juga mengingatkan agar seluruh tahapan pekerjaan diselesaikan tepat waktu guna menghindari beban utang daerah.
Dinas PUPR Maluku Utara melaporkan, tim teknis telah turun ke empat desa terdampak, yakni Posi-Posi, Pacao, Darume, dan Woitia. Progres perbaikan sempat mencapai 70 persen pada Februari, namun kembali terhambat akibat cuaca ekstrem dan longsor susulan pada 5 Maret.
Saat ini, PUPR tengah mempercepat penyusunan RAB agar target penyelesaian pekerjaan atau PHO dapat tercapai pada bulan ini.
Dari sisi anggaran, BPKAD menyatakan siap mendukung melalui dana Belanja Tak Terduga (BTT). Namun, penggunaan anggaran tersebut harus dilengkapi persetujuan kepala daerah dan sesuai regulasi agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu, BPBD Maluku Utara mengungkap kendala di lapangan, termasuk keterbatasan operasional dan belum ditetapkannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Sebagai solusi, rapat memutuskan pengusulan 3-4 personel PPK oleh BPBJ untuk kemudian ditetapkan melalui SK Kepala BPBD.
Di akhir rapat, Sarbin menegaskan sejumlah langkah yang harus segera dilakukan, mulai dari pembentukan PPK dan penyusunan RAB dalam minggu ini, hingga percepatan pembayaran kepada penyedia jasa setelah pekerjaan rampung.
Ia juga meminta Inspektorat turun langsung ke lapangan untuk memastikan progres fisik berjalan sesuai rencana. “Anggaran tersedia. Saya minta dibuat jadwal pasti agar persoalan konektivitas di Loloda segera tuntas,” pungkasnya. (Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!