Ternate, Maluku Utara – Tingginya biaya logistik maritim di Maluku Utara dinilai menjadi salah satu penghambat utama penguatan daya saing ekonomi daerah kepulauan. Dosen Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate sekaligus Local Expert Perekonomian Regional, Dr. Chairullah Amin, menegaskan bahwa agenda resiliensi bahari harus ditopang tata kelola adaptif yang responsif terhadap risiko perubahan iklim dan gejolak harga komoditas global.
Menurut Chairullah, ketahanan sektor kelautan tidak bisa hanya dilihat dari aspek ekologis semata. Efisiensi sistem logistik dan stabilitas ekonomi daerah justru menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan yang berkelanjutan.
Data yang dipaparkannya menunjukkan rata-rata biaya logistik maritim di Maluku Utara mencapai Rp 775.781 per ton/m³, dengan biaya bongkar muat sebesar Rp 94.326 per ton/m³. Sementara itu, biaya transportasi laut menyumbang sekitar 57,32 persen dari total struktur biaya logistik.
“Angka tersebut mencerminkan tingginya transaction cost di wilayah kepulauan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga barang dan daya saing ekonomi daerah,” ujar Chairullah, Kamis (12/2/2026).
Skala Muatan Jadi Kunci Efisiensi
Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukannya, setiap peningkatan muatan barang sebesar satu ton berpotensi menurunkan biaya angkutan laut sebesar Rp 0,021467. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi volume muatan guna menekan biaya transportasi.
Secara struktural, Maluku Utara masih menghadapi sejumlah tantangan klasik pembangunan kepulauan: skala pasar domestik yang kecil (smallness), keterisolasian geografis, keterbatasan dan kerentanan ekologi, serta fragmentasi wilayah yang memperlebar jarak antara pulau-pulau kecil dengan pusat pertumbuhan ekonomi.
Kondisi tersebut menyebabkan biaya distribusi tinggi dan mempersempit ruang ekspansi ekonomi kerakyatan.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!