Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Maluku Utara, Zainab Alting, memaparkan bahwa capaian PAD Maluku Utara hingga akhir tahun anggaran mencapai 105,55 persen. Dari target sebesar Rp 1,148 triliun, realisasi PAD mencapai Rp 1,212 triliun atau surplus sekitar Rp 63 miliar.
Meski demikian, Zainab mengakui masih terdapat sejumlah objek pajak yang belum optimal, khususnya Pajak Alat Berat. “Masih banyak potensi yang perlu kita maksimalkan, terutama pada sektor pajak alat berat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan capaian UPTD Samsat kabupaten/kota, di antaranya Kota Ternate mencatat realisasi Rp 22 miliar dari target Rp 17 miliar atau 110 persen, Halmahera Barat Rp 11 miliar dari target Rp 9 miliar atau 124 persen, dan Halmahera Utara Rp 28,2 miliar dari target Rp 28 miliar atau 102 persen. Sementara beberapa daerah lain belum mencapai target, dan dua kabupaten yakni Halmahera Selatan dan Pulau Taliabu tidak menghadiri rapat.
Wakil Gubernur berharap seluruh pimpinan OPD mampu memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta lebih proaktif dalam merencanakan dan melaksanakan strategi peningkatan pendapatan daerah. “Sudah saatnya pimpinan OPD mengubah pola pikir. Jangan hanya fokus pada belanja dan menghabiskan anggaran setiap tahun, tetapi juga harus mampu mencari solusi agar PAD terus meningkat,” tegasnya.
Sejumlah langkah strategis yang disepakati dalam rapat tersebut antara lain pemasangan flow meter di seluruh perusahaan tambang, intensifikasi insentif pajak, penerbitan peraturan daerah tentang kewajiban penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor Maluku Utara, serta pembentukan Satuan Tugas Optimalisasi PAD.
Rapat ini turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Wakapolda Malut, Dirlantas dan Dirkrimsus Polda Malut, Asisten Datun Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, pimpinan OPD terkait, para Kepala UPTD Samsat kabupaten/kota, serta aparatur sipil negara. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!