Dari sisi belanja K/L, alokasi pagu berada di kisaran Rp 5,2 triliun yang tersebar pada fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan, ketertiban dan keamanan, serta fungsi pembangunan lainnya. Adapun alokasi TKD sebesar Rp 9,1 triliun mengalami kontraksi 26,62 persen (yoy) akibat penurunan pagu DBH, DAU, DAK Fisik, dan Dana Desa yang berlaku secara nasional.
Capaian output APBN sektor infrastruktur hingga Desember 2025 menunjukkan kinerja positif dengan rata-rata realisasi mencapai 99,57 persen. Realisasi fisik meliputi pembangunan jalan sepanjang 2.644 km, jembatan 8.158 meter, dan saluran irigasi 38,43 km. Pada tahun 2026, pemerintah kembali berkomitmen mendukung pembangunan melalui pembangunan jalan sepanjang 1.197 km, jembatan 14.557 meter, dan saluran irigasi 13 km.
“APBN juga diarahkan untuk mendukung ekonomi kerakyatan melalui Program Cetak Sawah di Kabupaten Halmahera Timur dengan target seluas 1.836 hektar dan alokasi anggaran sebesar Rp 67,36 miliar sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional,” jelas Sakop
Dari sisi APBD, Sakop menyampaikan bahwa kinerja fiskal Provinsi Maluku Utara hingga November 2025 tergolong sehat, dengan pendapatan daerah tumbuh 14,32 persen dan belanja daerah tumbuh 1,8 persen. Namun demikian, proporsi belanja pegawai yang mencapai 37,13 persen dari total belanja daerah menjadi early warning agar kebijakan belanja lebih berorientasi pada efektivitas dan prinsip spending better.
“Dalam mendukung UMKM, Kanwil DJPb juga memaparkan kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR mencapai Rp 637,39 miliar kepada 10.346 debitur, dengan konsentrasi terbesar di Kabupaten Halmahera Utara dan Kota Ternate. Sementara itu, penyaluran UMi terealisasi sebesar Rp 2,89 miliar dan mengalami kontraksi 22,32 persen (yoy),” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Maluku Utara mendorong penyesuaian tingkat suku bunga UMi agar lebih kompetitif dan diminati masyarakat.
Dalam audiensi tersebut juga dibahas evaluasi program strategis nasional, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan FLPP. Hingga 6 Januari 2026, tercatat 61 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melayani lebih dari 102 ribu penerima manfaat. Program FLPP telah merealisasikan pembangunan 38 unit rumah subsidi dengan nilai pembiayaan Rp 4,69 miliar.
Terkait potensi daerah, Kanwil DJPb menyatakan kesiapan mendukung pembiayaan melalui Special Mission Vehicle (SMV) BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), khususnya untuk komoditas kelapa, kakao, dan kelapa sawit. “Maluku Utara merupakan produsen kelapa terbesar keempat nasional dan memiliki potensi besar untuk pengembangan industri hilir dan ekspor,” ujarnya memungkas.
Menutup audiensi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menekankan pentingnya sinergi lintas institusi dalam menghadapi penurunan alokasi fiskal, termasuk pemanfaatan Indeks Kemahalan Konstruksi sebagai dasar penentuan alokasi TKD. “Sinergi Kemenkeu wilayah Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja fiskal daerah serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” harap Gubernur Sherly. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!