Sofifi, Maluku Utara – Perwakilan Kementerian Keuangan menyelenggarakan audiensi bersama Gubernur Maluku Utara (Maluku Utara) di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) wilayah Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, hadir didampingi Sekretaris Daerah Samsudin A. Kadir dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ahmad Purbaya.
Audiensi tersebut dihadiri oleh jajaran Kemenkeu wilayah Maluku Utara yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Sakop, serta seluruh pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Maluku Utara. Turut hadir Kepala Kanwil Bea dan Cukai Maluku.
Dalam paparannya, Sakop menegaskan peran strategis Kanwil DJPb di daerah melalui fungsi TREFA (Treasurer, Regional Chief Economist, Financial Advisor). Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai output yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah, antara lain Kajian Fiskal Regional, Government Financial Statistics, ALCo Regional, Forum Komunikasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN), Analisis Peluang Investasi Daerah, serta Regional Fiscal in Brief.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sakop memaparkan hasil regional economic surveillance yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sangat tinggi, hampir delapan kali lipat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tersebut didominasi oleh sektor industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian. Namun demikian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi basis ekonomi kerakyatan masih mengalami stagnasi.
Kinerja ekspor komoditas pertambangan, khususnya ferro nikel, mendorong surplus neraca perdagangan sebesar US$6.499,33 juta dengan nilai ekspor feronikel mencapai US$8,02 miliar. “Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi Maluku Utara tetap terjaga pada level 1,63 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen (yoy). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus membaik dan mendekati rata-rata nasional, sementara Rasio Gini tercatat sebesar 0,299, masih berada di bawah Rasio Gini nasional 0,375,” paparnya.
Namun demikian, indikator kesejahteraan sektor ekonomi kerakyatan masih memerlukan perhatian. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat berada di bawah target nasional minimal 105. Sakop menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, sehingga isu pemerataan menjadi agenda penting dalam sinergi pusat dan daerah.
Dari sisi APBN, kinerja pendapatan negara Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 47,31 persen (yoy), didorong oleh peningkatan penerimaan dari komoditas unggulan daerah, khususnya nikel dan kopra. Capaian tersebut menjadikan Maluku Utara sebagai satu-satunya provinsi yang mencatatkan pertumbuhan penerimaan negara di kawasan regional Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat (PAPAMAMA).
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 17.048,52 miliar atau mengalami kontraksi 9,70 persen (yoy) sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang terukur. “Untuk Tahun Anggaran 2026, alokasi APBN dan Transfer ke Daerah (TKD) bagi Maluku Utara ditetapkan sebesar Rp 14,5 triliun, menurun 20,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut merupakan implikasi kebijakan nasional dalam rangka efisiensi belanja dan realokasi untuk mendukung program prioritas nasional,” ujar Sakop
Halaman : 1 2 Selanjutnya
