Pemprov Salurkan DBH Rp 10 Miliar, Pemkot Ternate Baru Gunakan Rp 6,4 Miliar

Menurut Rizal, skema pembayaran tersebut dinilai menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan siapapun.
Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah bukan soal untung dan rugi, melainkan memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan.

“Yang terpenting adalah kehadiran pemerintah untuk masyarakat. Selama berobat di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, pelayanan tetap terjamin. Dan hari ini juga Rp6,4 miliar itu sudah dibayarkan,” katanya.

Namun, saat ditanya mengenai sisa dana DBH yang tidak digunakan, Rizal tidak menjelaskan secara rinci peruntukannya. Ia hanya menegaskan bahwa DBH tetap diprioritaskan untuk UHC. “Skema yang disepakati tadi adalah penyelesaian utang Rp 1,5 miliar tahun 2023, lebih dari Rp9 miliar tahun 2024, dan Rp 6,4 miliar tahun 2025. Kepala BPJS Kesehatan meminta agar Pemkot terlebih dahulu menyelesaikan utang tahun 2025,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut bukan semata-mata soal DBH, melainkan berdasarkan pagu dan daftar utang yang telah disepakati bersama BPJS Kesehatan. “Pelayanan BPJS atau UHC di Kota Ternate tidak ada masalah. Semuanya sudah klir,” pungkas Rizal.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara pada Senin (8/12/2025), Rizal menyebutkan bahwa pertemuan tersebut membahas kebutuhan anggaran BPJS Kesehatan untuk pelaksanaan UHC tahun 2026 serta beban utang yang terbawa dari 2025. “Dari pembahasan itu sudah ada titik terang dan respon positif dari gubernur. Rencananya kita akan diberi tambahan DBH Rp 10 miliar untuk pembayaran UHC,” kata Rizal saat itu.

Ia pun menegaskan komitmennya bahwa dana DBH tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk melunasi tunggakan UHC. “Itu akan dipakai untuk bayar utang. Tidak bisa untuk yang lain,” tegasnya. (RFN/Red2)