Sofifi, Maluku Utara – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Eksekutif Maluku Utara menyatakan sikap tegas terhadap kerusakan lingkungan yang semakin masif di wilayah tersebut akibat aktivitas industri pertambangan nikel.
Melalui keterangan tertulis pada Kamis (27/11/2025), Direktur WALHI Maluku Utara, Faisal Ratuela, mendesak pemerintah untuk mencabut Program Strategis Nasional (PSN) yang dinilai telah memperparah kondisi ekologis dan sosial masyarakat di Pulau Obi dan Weda.
Faisal menegaskan bahwa masyarakat terdampak bersama jaringan solidaritas terus memperjuangkan ruang hidup mereka yang semakin tergerus oleh ekspansi industri tambang. Menurutnya, janji kesejahteraan yang disuarakan korporasi dan oligarki tidak terbukti, malah menimbulkan kemiskinan baru serta menghancurkan ekosistem lokal.
“Korporat datang dengan iming-iming kesejahteraan, tapi industri tambang justru melahirkan kemiskinan dan merusak tata ekologi kampung kami,” ujarnya.
Ia menggambarkan bahwa hutan-hutan di Halmahera, termasuk Akejira, kian terdesak oleh aktivitas ekskavator perusahaan seperti PT IWIP, sementara suara alam tergantikan oleh deru mesin smelter dan PLTU milik Harita Nickel.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!