Ia menyebut, kesepakatan bersama menetapkan iuran untuk dokter spesialis dan dokter umum sebesar Rp 400 ribu per bulan, sedangkan perawat dan bidan Rp 300 ribu per bulan.
Terkait pembayaran yang masuk ke rekening pribadinya, Intan membenarkan hal tersebut. “Iya, karena tidak ada dokumen resmi maupun sertifikat Rusun, kami tidak bisa membuka rekening atas nama Rusun. Jadi, kesepakatannya, setoran iuran ditransfer ke rekening saya, karena saya ditunjuk sebagai semacam bendahara pengelola,” katanya.
Dana tersebut, lanjut Intan, digunakan untuk membayar petugas cleaning service, security, dan pengangkut sampah di Rusun yang tidak tercakup dalam struktur RSUD. “Gaji mereka bervariasi, sekitar Rp 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan,” ungkapnya.
Selain itu, sebagian dana juga digunakan untuk perawatan fasilitas. “Penagihan itu agar jika ada kerusakan, kami punya biaya operasional,” tuturnya.
Ia menambahkan, setiap bulan jumlah tagihan Rusun berkisar Rp10 juta, namun tidak semua penghuni membayar dengan lancar. “Awalnya pembayaran cukup baik, tapi sejak 2022 mulai menurun. Banyak yang menunggak hingga bertahun-tahun, sehingga kami kesulitan membayar petugas,” paparnya.
Intan menegaskan kembali bahwa Rusun tidak pernah menerima dana hibah dari pemerintah daerah. “Memang dulu pernah saya usulkan, cuma saya tahu Kasda tidak mampu makanya kami tidak tambahkan ke DPA rumah sakit. Lagian kami pikir ini sudah ada pembicaraan dengan penghuni Rusun, makanya kami pakai biaya mandiri. Karena pengelolaannya juga mandiri, makanya tidak ada penyetoran ke kas daerah (kasda), karena kalau penyetoran ke Kasda kan tentu masuk ke salah satu instansi. Tapi inikan tidak ada sama sekali, sehingga kami sepakati bersama untuk dilakukan penagihan biaya kamar. (RF/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!