Ia mengingatkan bahwa setiap KDKMP wajib memperbarui profil dan data operasional melalui aplikasi SIMKOPDES secara rutin. Data ini menjadi dasar perencanaan, evaluasi, dan pembiayaan. “Sehingga tanpa data yang akurat, sulit bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan dukungan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Farida berharap forum ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai ajang konsolidasi strategi. “Mari kita petakan kebutuhan, identifikasi kendala, merumuskan mitigasi risiko, dan bangun rencana aksi bersama. Kementerian Koperasi bersama Satgas Pusat siap mengawal, tetapi keberhasilan ada di tangan kita semua: dinas, satgas daerah, pengurus koperasi, BUMN, perbankan, hingga masyarakat sebagai anggota,” ungkapnya.
Menurut Farida, dengan semangat kebersamaan, semua pihak menjadikan KDKMP sebagai gerakan bangsa, sebuah tonggak baru bagi koperasi modern Indonesia. “ Insya Allah dengan kerja keras, gotong royong, dan pengawasan yang konsisten, KDKMP akan tumbuh menjadi kisah sukses yang mengangkat harkat ekonomi rakyat dan mengantarkan Indonesia menuju kesejahteraan yang merata,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, sambung Farida, pemerintah meminta dinas terkait menyampaikan komitmen untuk melakukan sosialisasi ke KDKMP di wilayah masing-masing, sehingga gerakan ini dapat segera dikenal, dipahami, dan diimplementasikan secara luas oleh masyarakat.
Sekadar informasi, kegiatan rakor ini dihadiri oleh perwakilan dari Provinsi Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Utara (Sulut), Bupati/Walikota se Maluku Utara, termasuk perwakilan dari BUMN. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!