Menanggapi hal ini, Ketua PMII Cabang Ternate, Safrian Sula, mengatakan ketidakhadiran dua lembaga ini bukan sekadar absen administratif, melainkan indikasi lemahnya keberpihakan dan keberanian institusi terkait untuk berhadapan dengan masyarakat.
“Kami telah berkoordinasi dengan mereka, dan responnya mereka mengatakan akan hadir dalam kegiatan ini. Tapi ketika dialog mau dimulai, saya dikomunikasikan oleh dua lembaga ini bahwa mereka tidak bisa hadir dengan alasan ada kegiatan mendadak. Bagi saya, ini forum akademik dan sosial untuk mencari solusi, bukan ajang saling menyalahkan. Tapi ketika yang punya kewenangan langsung tidak datang, bagaimana publik bisa mendapatkan kejelasan? Jika pola ini terus berulang, kami akan datang dengan massa yang lebih besar untuk menggeruduk kantor BPN dan Pemkot,” tegasnya.
Menurut Safrian, akar masalah bermula dari sertifikat Hak Pakai atas nama Polri yang diterbitkan sejak 1989. Sertifikat tersebut diklaim menjadi dasar kepemilikan lahan oleh Polda Malut. Namun, di sisi lain, warga telah mendiami, mengelola, bahkan membayar pajak atas lahan tersebut selama puluhan tahun.
“Ini bukan sekadar sengketa administrasi, tetapi persoalan keadilan substantif. Ketidakhadiran pihak Pemkot dan BPN menghambat transparansi data kepemilikan dan memperpanjang potensi konflik sosial,” sambungnya.
Senada dengan itu, Ruslan SH, Narasumber dalam dialog tersebut menyesali ketidakhadiran Pemerintah Kota Ternate dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Saya pikir pemkot dan BPN ini harus hadir untuk mendudukan masalah ini, sekaligus memberikan pernyataan resmi langsung kepada publik. Ketidakhadiran mereka justru menimbulkan ketidakpastian atas proses penyelesaian masalah ini,” ujarnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!