Weda, Maluku Utara – Wakil Ketua DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda, mengkritisi rencana pemerintah daerah mendatangkan guru kontrak dari Pulau Jawa pada tahun 2026. Menurutnya, persoalan utama pendidikan di Halteng bukan terletak pada jumlah tenaga pendidik, melainkan pada distribusi yang timpang di sejumlah wilayah.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebelumnya mengumumkan akan merekrut guru dari luar daerah melalui skema kontrak satu tahun, menyusul pengesahan APBD Perubahan 2025. Kebijakan itu disebut sebagai upaya strategis menjawab kekurangan tenaga pengajar, khususnya di kecamatan-kecamatan yang kekurangan guru tetap.
Namun Munadi berpandangan lain. Ia menyebutkan, realitas di lapangan menunjukkan adanya penumpukan guru di sejumlah titik, sementara daerah lain justru mengalami kekosongan.
“Katong (kami di Halteng) ini bukan kekurangan guru, tapi distribusi guru tidak merata karena ada penumpukan di beberapa tempat. Misalnya di SP2 Waleh, jumlah guru hampir sama banyak dengan jumlah siswa,” ujar Munadi kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!