Ia mengingatkan bahwa serapan anggaran berkaitan erat dengan perputaran ekonomi di masyarakat. “Ketika program pemerintah tidak berjalan, dampaknya akan langsung terasa oleh masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pelaksana anggaran harus bertanggung jawab atas keterlambatan ini. DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan, tapi kami tetap akan mendesak agar program segera dijalankan,” ujarnya.
Zulkifli juga mengingatkan bahwa lambatnya serapan anggaran tahun ini akan berdampak pada pelaksanaan APBD tahun 2026. Program-program yang tidak terselesaikan berisiko ditunda atau digeser ke tahun berikutnya.
“Kalau APBD disahkan dalam angka triliunan, tapi realisasinya hanya sekitar Rp 1,5 triliun, maka kerugian ada di daerah. Kita tidak ingin APBD hanya menjadi dokumen formal, tapi harus benar-benar direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
DPRD Halteng menegaskan, selama tidak ada hambatan teknis maupun administratif yang signifikan, tidak seharusnya program-program ditunda. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah konkret guna mempercepat penyerapan anggaran demi kelangsungan pembangunan dan kepentingan publik. (RJ/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!