Soal Pergeseran Anggaran, Pemprov Malut Gunakan Kepres Sebagai ‘Salawaku’

Keputusan ini memicu kritik dari DPRD yang merasa Pemprov Malut telah mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menanggapi kritik tersebut, Samsuddin berpendapat bahwa Inpres serta surat edaran merupakan dasar hukum bagi Pemprov Malut untuk melakukan pergeseran anggaran tersebut.

“Kalau tidak ada Inpres dan edaran, hal ini tidak boleh dilakukan. Namun, dengan adanya instruksi dan edaran, maka hal ini diperbolehkan, hanya khusus untuk 12 dinas tersebut,” tutupnya. (RFJ/Red)