Lebih jauh, ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa program pendidikan gratis ini akan menghilangkan rasa tanggung jawab orang tua dalam mengontrol anak mereka. “Orang tua sudah tak lagi dibebankan untuk cari uang komite, sehingga desakan kepada anaknya misalkan harus ke sekolah, harus belajar, juga berkurang karena pendidikannya sudah gratis,” paparnya.
Ia lalu menganalogikan situasi ini seperti perbedaan antara mobil dinas dan mobil pribadi. “Mobil dinas yang dipakai pejabat akan berbeda perawatannya dengan mobil milik pribadi. Mobil dinas kalau rusak, uang perbaikannya sudah ada, sehingga minim sekali dirawat. Berbeda dengan milik pribadi, harus kita rawat,” tuturnya memberi perbandingan.
“Ketika anak-anak ini kita bantu, untuk bebaskan komite, mereka akan malas sekolah,” sambungnya.
Selain itu, ia juga membandingkan biaya komite di sekolah ternama di kota besar yang bisa mencapai Rp 4 juta per bulan. “Itu artinya setahun 40 juta yang harus dibayar orang tua,” imbuhnya.
Lebih lanjut, anggaran komite menurutnya, sangat fleksibel dan tidak terikat pada petunjuk teknis. “Tidak ada aturan yang mengatur, kita bisa pakai apa saja untuk kebutuhan sekolah, khususnya yang emergency seperti seng bocor dan lain-lain. Tapi kalau BOSDA ini kan kita harus buat program dulu. Kalau kita lupa buat program, ketika emergency kita pakai apa?” tanyanya.
Ia pun menyoroti pertanyaan besar di balik kebijakan ini, apakah mutu pendidikan bisa tetap dijaga? “Tapi yang namanya anggaran itu istilahnya kita penghematan, mungkin bisa, bisa saja. Tapi yah begitulah, karena Ibu Sherly inginkan mutu pendidikan walaupun gratis, tapi mutu pendidikan harus baik. Pertanyaannya, apakah bisa dijamin?” tukasnya.
Ia mencontohkan bahwa program pendidikan gratis bukan hal baru, karena sudah pernah diterapkan oleh Pemkab Halsel. “Coba lihat, program pendidikan gratis ini sudah pernah diterapkan Bupati Halsel, Muhammad Kasuba, tapi kenyataannya pada waktu itu banyak anak-anak Halsel yang sekolah di Ternate. Mereka lebih pilih bayar kosan ataupun bayar komite,” sebutnya.
Meski demikian, ia tetap menyambut niat baik pemerintah provinsi, di samping memberikan ruang untuk evaluasi. “Mudah-mudahan hasilnya bagus, ini kan baru uji coba. Mungkin ada hal-hal yang masih kurang bisa disempurnakan. Kemarin waktu rapat dengan Kadis Pendidikan Provinsi, dia juga berikan kisi-kisi bahwa setelah penghapusan komite ini, tunjangan guru akan ditutupi oleh anggaran dari pemerintah untuk kesejahteraan guru. Karena orang bekerja itu kan butuh kesejahteraan supaya mereka semangat kerja,” pungkasnya.
Kekhawatiran juga disampaikan salah satu kepala sekolah SMA Negeri di Kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Kata dia, kebijakan ini hanya membebaskan uang komite, bukan seluruh biaya pendidikan siswa.
“Kami mendukung kebijakan ini, tapi banyak yang salah paham. Gratis sekolah itu maksudnya hanya pembebasan uang komite, bukan seluruh biaya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 27 Mei 2025.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!