Sementara itu Plt Kepala BPBJ Maluku Utara Abdul Farid Hasan menekankan pentingnya reformasi menyeluruh di sektor pengadaan, mulai dari peningkatan kompetensi ASN, integrasi teknologi informasi, hingga harmonisasi kewenangan antar OPD.
“Dengan formasi baru, kami optimis BPBJ akan semakin adaptif dan profesional. Percepatan proses tender, efisiensi anggaran dan penguatan akuntabilitas menjadi prioritas utama kami ke depan, “kata Farid.
Ia menambahkan, struktur baru BPBJ akan diarahkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, mempercepat pelaksanaan program berbasis DAK dan Pokir, serta memastikan penyerapan anggaran optimal di setiap perangkat daerah.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong perbaikan citra pengadaan publik, yang sebelumnya sempat menjadi sorotan berbagai lembaga pengawas nasional.
“Dengan penempatan figur-figur profesional, Pemprov Maluku Utara berupaya memastikan sistem pengadaan berjalan sesuai prinsip good governance, “tandas Farid. (*)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!