Junaidi juga menyoroti pentingnya akurasi data serapan tenaga kerja yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Menurutnya, data ini menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat pengangguran terbuka dan menjadi dasar kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu proaktif menjalin koordinasi dengan pihak perusahaan. Jika Balai Latihan Kerja (BLK) dari Kementerian Tenaga Kerja belum tersedia di Halsel, maka sudah sepatutnya PT Harita Group menyediakan pelatihan kerja secara mandiri.
“PT IWIP bisa, kenapa PT Harita tidak? Padahal, mereka salah satu produsen feronikel terbesar di dunia. Semestinya mereka juga bisa memberikan kontribusi lebih terhadap peningkatan SDM lokal,” tegasnya (RMI/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!