“Sehingga yang kita butuhkan adalah kolaborasi, bukan saling menekan. Pemerintah mencari pundi-pundi pendapatan untuk meningkatkan pendapatan belanja APBN, tetapi menguras sumber-sumber pendapatan masyarakat. Itu resiko yang akan diperoleh dari kebijakan yang tidak pro terhadap market,” terangnya.
Ia menyatakan, tekanan ekonomi global memang terus menekan dunia, sehingga Indonesia memiliki kemauan untuk ekspansi fiskal dengan tujuan memenuhi pembiayaan pemerintah dalam bidang belanja dari APBN. Namun kata dia, kalau pemerintah mau meningkatkan ekspor rasio, problem negara bukan pada jumlah presentase, tapi problem negara ada pada jumlah pajak yang tidak dipungut sehingga mengakibatkan teks rasio rendah.
“Maluku Utara akan semakin terasa karena logistik kita jauh, biaya logistik kita mahal, sehingga UMKM kita akan mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan, beberapa faktor produksi kita tidak mampu ekspansi, sehingga perlu kebijakan lain untuk menyeimbangkan perekonomian dari kenaikan PPN 12 persen itu,” pungkasnya. (Mg03/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!