“Kalau biaya hidup kita meningkat 1 persen, itu potensi untuk menaikkan angka kemiskinan sampai 3 persen, kalau kemiskinan meningkat di angka sampai 3 persen, resiko yang akan dibebankan kepada APBN adalah bantuan sosial (Bansos), sehingga bansos kita akan mengalami peningkatan. Akibatnya, kita tidak mencapai titik ekuilibrium dari kenaikan pajak dan kenaikan biaya bantuan sosial, karena hampir semua faktor-faktor produksi akan bergerak naik,” terangnya.
Dia menyebut, pemerintah tidak bisa hanya memperhitungkan kenaikan kapasitas fiskal. Tapi juga perlu memperhitungkan aspek keseimbangan ekonomi dari pergerakan harga sehingga tidak terlalu tepat. Kalau pemerintah membuat kebijakan dengan menaikkan harga barang konsumsi yang menekan perekonomian karena daya beli pasti akan mengalami penurunan, sebab garis kemiskinan akan naik maka penambahan kelompok miskin akan meningkat.
“Kalau kelompok miskin meningkat, resiko yang akan dihadapi pemerintah pasti bansos dong. Kalau bansos nya naik, APBN terkuras lagi. UMKM pasti tertekan karena daya beli kita akan turun, artinya spending pada midle klas mengalami penurunan. Banyak pasar akan mengalami penurunan jumlah kunjungan, sehingga spending-spending itu menjadi rendah walaupun masih ada sedikit dari belanja online. Tren grafik online sedikit meningkat tetapi midel klas pada stending justru menurun,” ujarnya.
Padahal, lanjut dia, PPN di Vietnam turun 8 persen, dan beberapa negara melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk meningkatkan spending konsumsi ketika makro ekonomi tidak terlalu besar, maka ekspansi fiskal tidak perlu didorong terlalu tinggi, tapi investasi di berbagai sektor yang harusnya perlu didorong.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!