“Ada semacam ketidakadilan yang dilakukan oleh Bupati Halut, terkait dengan pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi dan dipanggil KPK, ada beberapa pejabat yang pernah dipanggil KPK namun Bupati tidak nonjobkan, mereka ini harus dipertanyakan,” heran Wilson kepada wartawan, Jumat (16/8/2024).
Wilson lantas menantang Bupati Halmahera Utara Frans Manery untuk menonaktifkan Mus Pasimanyeku dari jabatan Kadispar. Ini dilakukan agar kebijakan yang dilakukan Bupati tidak terkesan tebang pilih lantaran ada pejabat yang diperiksa KPK dengan kasus lain telah dinonaktifkan sebelumnya.
Dirinya juga mendesak KPK untuk segera mengungkap kasus korupsi di Halmahera Utara, termasuk hibah program sanitasi tahun 2022 dan Rumdis DPRD Halut tahun 2023.
“Kami minta kepada KPK agar dapat menyelidiki kasus yang saat ini masih berkembang di wilayah Halmahera Utara, karena sudah pasti ada sejumlah pejabat yang terlibat,” desaknya. (Mg01/Red1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!