Pemprov Malut Bayar Utang DBH Kota Ternate, Ahmad Purbaya : Dibayar Secara Bertahap

- Editor

Kamis, 30 Mei 2024 - 14:59 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya

Sofifi, Maluku Utara- Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai membayar utang dana bagi hasil (DBH) Pemkot Ternate. Utang DBH senilai Rp 61 miliar lebih itu dibayar secara bertahap.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, mengatakan pihaknya sudah mencairkan DBH Pemkot Ternate sebesar Rp 7 miliar. Pembayaran itu dilakukan sejak kemarin melalui transfer ke kas daerah Pemkot.

“Kami akan membayar sisa utang DBH Pemkot Ternate per bulan,” ujarnya saat ditemui usai pertemuan bersama Sekkot Ternate, Kepala BPKAD Ternate dan Kepala BP2RD Ternate, Kamis (30/5).

Menurutnya, berdasarkan pengakuan utang DBH dari Pemkot Ternate senilai Rp64 miliar. Sementara dari catatan Kasda Pemprov hanya Rp60 miliar. Sehingga itu nantinya akan dilakukan rapat lanjutan lagi pada Senin pekan depan untuk rekonsiliasi utang.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan pada prinsipnya Pemkot menyambut baik pembayaran DBH yang dilakukan Pemprov Malut secara bertahap.

BACA JUGA  Gelar Lomba Sambut HKN, Dinkes Halsel Wujudkan Transformasi Kesehatan 

“Yang kami butuhkan bagaimana tata cara bayarnya. Namanya hak Pemkot itu harus bayar, walaupun berapa tahap entah Rp5 miliar atau berapapun kita kembalikan ke Pemprov,” tuturnya.

Rizal juga menyebut pihaknya bersama Pemprov akan melakukan rekonsiliasi data utang yang terjadi perbedaan antara Rp 64 miliar atau Rp 60 miliar. (RS/Red)

Berita Terkait

Pj Bupati Morotai Kukuhkan Hairil Hi. Hukum Sebagai Kadis PUPR 
Pemprov Malut Siapkan Regulasi Tata Kelola Pemerintahan, Ada Sanksi Pemotongan TPP hingga Dicopot Jabatan
Pemprov Malut : Pj Bupati Halteng Belum Ajukan Surat Pengunduran Diri
Dokumen Pemekaran Kelurahan Torano di Ternate Belum Lengkap, Terganjal Ini
Persoalan Aset jadi Atensi KPK, Plh Sekda Malut Beri Solusi Ini ke OPD
Kadis Dukcapil Kepulauan Sula Segera Dievaluasi
Jaksa KPK Hadirkan 10 Pimpinan OPD Pemprov Malut di Sidang AGK
Terbebani Utang, Proyek RSUD Sofifi Dilanjutkan Tahun 2025
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 21:18 WIT

Caleg Terpilih DPRD Halmahera Tengah dari 5 Parpol Terancam tak Dilantik

Kamis, 18 Juli 2024 - 20:39 WIT

Hari Keempat Operasi Patuh Kie Raha 2024, Satlantas Polres Halut Jaring 75 Kendaraan

Kamis, 18 Juli 2024 - 20:22 WIT

Gedung Replika yang Dibangun Semasa Bupati Benny Laos jadi Markas ‘Ngelem’

Kamis, 18 Juli 2024 - 19:49 WIT

Pj Bupati Morotai Kukuhkan Hairil Hi. Hukum Sebagai Kadis PUPR 

Kamis, 18 Juli 2024 - 18:07 WIT

Kejari Pulau Taliabu : 14 Paket MCK Fiktif Ternyata Cair 100 Persen

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:46 WIT

7 Daerah jadi Lokasi Kubermas Mahasiswa Unkhair Ternate, Jainul Yusup : Program yang Menyentuh Langsung Masyarakat

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:13 WIT

Pemprov Malut : Pj Bupati Halteng Belum Ajukan Surat Pengunduran Diri

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:06 WIT

KPU Pulau Morotai Tuntaskan Coklit di 6 Kecamatan

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!