Labuha, Maluku Utara- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti kebijakan Dinas Pendidikan Halmahera Selatan terkait distribusi guru di wilayah terisolasi dan teluar dari ibukota kabupaten.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III, Benyamin Hi. Daud saat gelar RDP bersama ratusan pengurus himpunan mahasiswa Botang Lomang (Hipmabol).
Benyamin mengatakan, Pemkab diminta menjawab kebutuhan guru di sejumlah desa terpencil yang dikeluhkan warga di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Apa yang disampaikan mahasiswa ini memang fakta yang kami jumpai di lapangan bukan hanya di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang tetapi kekurangan guru SMP dan SD juga tejadi di desa terpencil wilayah Kasiruta Barat dan Kasiruta Timur. Hal ini memang sudah lama kami suarakan tapi sampai sekarang belum teratasi,” ungkap Benyamin begitu diwawancarai Haliyora.id, Rabu (7/2/2024).
Kata Beny, sapaan akrab Benyamin Hi. Daud, Pemkab harus memiliki data pemetaan guru di setiap wilayah sehingga mampu memastikan dan bisa mengintervensi keberadaan sekolah di wilayah terpencil, jangan sampai terjadi penumpukan guru di pusat ibukota kecamatan, sedangkan wilayah terluar diabaikan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
