Golkar dan PKB Pasang Atribut di Gerbang Masjid Raya Maba, Ini Kata Panwaslu

- Editor

Senin, 22 Januari 2024 - 21:40 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bendera dua parpol tampak terpasang di gerbang Masjid Raya Kota Maba. (foto/RH)

Bendera dua parpol tampak terpasang di gerbang Masjid Raya Kota Maba. (foto/RH)

Maba, Maluku Utara- Meski sudah ada aturan penempatan APK maupun atribut partai politik (Parpol) dalam tahapan kampanye Pileg 2024, namun sejumlah partai politik masih bandel untuk mengikuti aturan tersebut.

Pasalnya, ada dua bendera parpol yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golongan Karya (Golkar) terpantau terpasang tepat di gerbang Masjid Raya Kota Maba.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi hal itu, Panwaslu Kecamatan Kota Maba, melalui Kordiv Hukum dan Penindakan Muntaha Jamil, mengakui jika pemasangan atribut maupun APK tidak dibenarkan jika dilakukan tepat di sarana publik seperti masjid maupun sarana umum lainnya.

BACA JUGA  Dihantam Gelombang Pasang, Ratusan Rumah di Sula Terendam Air Laut

“Memang dalam Perbup nomor 13 tahun 2023 itu jelas, bahwa pemasangan atribut maupun alat peraga kampanye partai itu minimal 100 meter dari sarana publik, baik itu sekolah, masjid atau gereja maupun sarana perkantoran pemerintah,” jelas Muntaha, Senin (23/01/2023).

Kata dia, pihaknya memang sudah menyurati pimpinan Partai Golkar maupun PKB agar melucuti sejumlah atribut partai yang di pasang tidak sesuai ketentuan, namun hingga saat ini surat tersebut tidak ditindaklanjuti.

“Sejak di pasang baik di median jalan maupun di taman Kota, kami sudah melayangkan saran perbaikan untuk di cabut tetapi tidak digubris,” katanya.

BACA JUGA  Wujudkan Haltim Sejahtera, Bupati Fokus Atasi Kemiskinan

Menurut Muntaha, sesuai ketentuan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban secara langsung. Panawaslu kata dia, hanya menunggu itikad baik dari kedua partai politik tersebut untuk menurunkan bendera mereka secara langsung.

“Makanya kami akan koordinasikan ke Bawaslu terkait hal ini,” pungkas Muntaha.

Sementara itu, Kepala satpol PP, Muhammad Abadi, mengaku pihaknya akan melakukan penertiban APK yang menyalahi ketentuan tersebut. “Kita akan melakukan penertiban dalam waktu dekat,” tegasnya. (RH/Red)

Berita Terkait

Selain Windi, Ada Perempuan Lain yang Disebut di Sidang Kasus Suap AGK
Maju di Pilbup Halsel, Putra Obi Ini Bidik Demokrat dan Gerindra 
Pemkab Halsel Gratiskan Umroh Untuk 100 Imam Masjid, Anggarannya Rp 4 Miliar
Soal Akun SIPD Pemprov Malut Diblokir Kemendagri, DPRD Berbeda Pandangan
Tauhid Soleman Kembalikan Formulir Pendaftaran Balon Walikota Ternate ke Gerindra
Kadisdik Halsel Klaim 24 Ruang Kelas Sekolah Ala Rusia Tuntas 100 Persen
Mislan Syarif, Kandidat Balon Bupati Pertama yang Daftar di Partai Gerindra Taliabu
AGK Akui Minta Dinas PUPR dan BPBJ Atur Menangkan Kian di Proyek Halut
Berita ini 148 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 17 April 2024 - 22:30 WIT

Selain Windi, Ada Perempuan Lain yang Disebut di Sidang Kasus Suap AGK

Rabu, 17 April 2024 - 21:55 WIT

Maju di Pilbup Halsel, Putra Obi Ini Bidik Demokrat dan Gerindra 

Rabu, 17 April 2024 - 20:51 WIT

Pemkab Halsel Gratiskan Umroh Untuk 100 Imam Masjid, Anggarannya Rp 4 Miliar

Rabu, 17 April 2024 - 20:35 WIT

Soal Akun SIPD Pemprov Malut Diblokir Kemendagri, DPRD Berbeda Pandangan

Rabu, 17 April 2024 - 19:52 WIT

Tauhid Soleman Kembalikan Formulir Pendaftaran Balon Walikota Ternate ke Gerindra

Rabu, 17 April 2024 - 18:11 WIT

Mislan Syarif, Kandidat Balon Bupati Pertama yang Daftar di Partai Gerindra Taliabu

Rabu, 17 April 2024 - 18:04 WIT

AGK Akui Minta Dinas PUPR dan BPBJ Atur Menangkan Kian di Proyek Halut

Rabu, 17 April 2024 - 17:00 WIT

Saksi Akui Terdakwa Stevi Sering Minta Foto Selfie dengan AGK

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!